Sengketa
Sorotan terbaru dari Tag # Sengketa
Nusantara
Nusantara
Lahan Kopi yang Dikelola PTPN IV Dirusak OTK, Warga Terancam Kehilangan Pekerjaan
Lahan kopi milik negara yang dikelola PTPN IV PalmCo di kawasan Java Coffee Estate (JCE), Kali Gedang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, kembali dirusak oleh orang tak dikenal (OTK). Ini adalah kali ketiga perusakan terjadi dalam waktu yang belum genap satu tahun. Namun di balik kerusakan fisik kebun, yang paling merasakan dampaknya adalah warga sekitar yang kehilangan sumber penghidupan.
Sumatera
Sumatera
GTRA Efektif Atasi Konflik Agraria di Kawasan Hutan dan Transmigrasi di Tanjabtim
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (tanjabtim), Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan tema “Meningkatkan Sinergitas Lintas Sektor melalui Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Rangka Penataan Aset dan Penanganan Konflik Agraria untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
Sulawesi
Sulawesi
RAD KSB Sulteng Jalani Uji Publik, Perbaiki Data Sawit dan Akses Pasar
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (sulteng) melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan menggelar uji publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) 2025–2029. Kegiatan uji publik RAD KSB ini dilaksanakan di
Kalimantan
Kalimantan
Tim Khusus Dibentuk Tangani Sengketa Lahan Antara Masyarakat 3 Kampung dengan PT SAA di Mahulu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Tengah, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Drs Yohanes Avun MSi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mahulu Dr Stephanus Madang menjumpai warga dari Kampung Matalibaq, Wana Pariq, dan Tri Pariq Makmur dan memediasi sengketa lahan dengan perusahaan sawit PT Setia Agro Abadi (SAA).
Sulawesi
Sulawesi
Panen Sawit di Lahan Sengketa dengan Perusahaan, JM Ditangkap Polisi
Paska beredarnya pesan berantai di Group Whatsapp dan di media sosial Facebook dan Twitter terkait kasus pencurian sawit yang dilakukan oleh pelaku JM, Kasatreskrim Polres Morowali Utara, Sulawesi Tengah, AKP Arsyad Maaling SH MH, membenarkan kasus tersebut. “Benar telah dilakukan penahanan terhadap pria
Nusantara
Nusantara
Rusak Kebun Sawit Warga Tinjul Tanpa Alasan Jelas, Empat Orang Ditangkap
Kepolisian Resor (Polres) Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus pengancaman dan perusakan di Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat. Keempat tersangka masing-masing berinisial M, S, HAM, dan HR. "Mereka telah resmi ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,"
Sumatera
Sumatera
Dimediasi Wabup Tapteng, Masyarakat dan PT Nauli Sawit Teken 4 Kesepakatan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng), Sumatera Utara, kembali menggelar rapat mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan PT Nauli Sawit. Mediasi berlangsung di ruang rapat Kantor Camat Sirandorung, Sabtu (26/7), dipimpin langsung Wakil Bupati (wabup) Tapteng, Mahmud Efendi.
Sulawesi
Sulawesi
HGU Sawit Tak Digarap Perusahaan di Gorontalo Diminta Dibagikan ke Masyarakat
DPRD Provinsi Gorontalo melalui Panitia Khusus (Pansus) Kelapa Sawit menggelar rapat kerja bersama sejumlah pihak untuk membahas pengelolaan lahan hak guna usaha (HGU) oleh perusahaan sawit. Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Umar Karim itu menghadirkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, PT Palma Grup
Kalimantan
Kalimantan
Rawan Sengketa, Warga Loa Janan Ukur Batas Tanah Bersama Perusahaan
Dalam upaya mencegah terjadinya konflik agraria, Bhabinkamtibmas Desa Tani Bhakti, Bripka Wahyudi Aminudin, turut hadir dan mengawal proses pengukuran batas tanah antara warga dan pihak perusahaan di wilayah Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut merupakan respons atas
Nusantara
Nusantara
Dinilai Rampas Ruang Hidup Warga, Walhi Kritik Kinerja Satgas PKH di Kalteng
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dinilai lebih galak ke rakyat kecil ketimbang korporasi raksasa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritik penertiban yang dilakukan Satgas PKH karena menimbulkan ketidakadilan. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah (kalteng), Bayu Herinata, menjelaskan bahwa