Moratorium Sawit Dinilai Blunder Fatal, Indonesia Bisa Kehilangan Pasar Dunia

Jakarta, elaeis.co - Kebijakan moratorium perkebunan kelapa sawit kembali disorot. Kali ini, pengusaha sawit nasional Maruli Gultom menyebut aturan tersebut justru kontraproduktif dengan kebutuhan global. 

Pasalnya, permintaan minyak sawit terus merangkak naik seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan daya beli masyarakat dunia.

“Kalau kebijakannya malah melarang penanaman baru, ya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan itu? Itu yang jadi masalah,” tegas Maruli dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (6/9).

Menurutnya, moratorium sawit berpotensi menjadi blunder fatal. Jika Indonesia membatasi diri di saat pasar global semakin terbuka, negara-negara produsen lain bisa mengambil kesempatan emas itu. Akibatnya, posisi Indonesia sebagai eksportir utama crude palm oil (CPO) bisa tergerus secara perlahan.

Jika moratorium dibiarkan berlarut-larut, dampaknya bukan hanya bagi petani dan perusahaan, tetapi juga bagi ekonomi nasional. Industri sawit menyumbang devisa lebih dari Rp500 triliun per tahun dan menjadi tumpuan jutaan rumah tangga di pedesaan.

“Bayangkan kalau produksi kita stagnan, sementara permintaan terus naik. Negara lain seperti Malaysia, Thailand, bahkan produsen baru di Afrika bisa masuk merebut pasar. Indonesia akan kehilangan momentum dan bisa kehilangan pangsa pasar dunia,” kata Maruli.

Meski dihantam isu lingkungan dan tekanan regulasi, Maruli yakin industri sawit Indonesia tidak akan mudah tumbang. Sebaliknya, ia melihat peluang pertumbuhan masih terbuka lebar. Alasannya sederhana: kelapa sawit terbukti lebih efisien dibanding minyak nabati lain.

“Produktivitas lahan sawit jauh lebih tinggi. Luas rapeseed dan kedelai di dunia itu 20 kali lipat sawit. Kalau mau bicara deforestasi, mereka yang harusnya sadar diri. Indonesia masih punya tutupan hutan nomor tiga dunia,” ujarnya.

Data yang ia sebutkan seolah menampar balik narasi lingkungan yang kerap dilemparkan Uni Eropa. Menurut Maruli, isu deforestasi hanyalah kedok untuk menutupi kepentingan besar minyak nabati Eropa yang kalah saing dari CPO Indonesia.