Jakarta, elaeis.co – Pemerintah makin ngebut mempersiapkan implementasi biodiesel B50 yang ditargetkan berlaku nasional mulai 1 Juli 2026. 

Tapi di balik ambisi besar transisi energi ini, sederet tantangan serius masih mengintai dan bisa jadi batu sandungan kalau tidak segera dibereskan.

Dalam webinar implementasi B50 yang digelar Tabloid Sinar Tani bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pemerintah memaparkan bahwa uji coba B50 sudah berjalan sejak akhir 2025. Hasilnya cukup menjanjikan, meski belum sepenuhnya tanpa catatan.

Kepala Divisi Penyaluran Dana Bahan Bakar Nabati BPDP, Zuhdi Eka Nurrakhman, mengatakan pemerintah menargetkan implementasi serentak B50 dengan alokasi besar yaitu 10,23 juta kiloliter untuk PSO dan 9,47 juta kiloliter untuk non-PSO.

“Dari hasil uji coba, 99,88 persen sampel memenuhi standar kadar air maksimal 320 ppm,” ujarnya dalam paparan, Rabu (20/5).

Uji jalan juga sudah dilakukan pada kendaraan berat sejauh 40.000 km dan disebut berjalan stabil. Sementara uji kendaraan ringan baru rampung Mei 2026, dan uji sektor lain seperti transportasi laut dan kereta api masih berjalan hingga akhir tahun.

Meski begitu, BPDP mengakui jalan menuju B50 tidak semulus yang dibayangkan.

Zuhdi menyebut ada beberapa tantangan utama, mulai dari kapasitas produksi biodiesel yang belum memadai hingga infrastruktur distribusi yang masih perlu ditingkatkan. Termasuk dermaga, sistem pengangkutan, hingga tangki penyimpanan.

Masalah lain yang cukup krusial adalah selisih harga antara bahan bakar nabati dan solar yang membuat kebutuhan insentif makin besar. Dalam kondisi tertentu, bahkan berpotensi membebani pembiayaan BPDP.

“Perbedaan harga BBN dan BBM ini membuat pembiayaan insentif biodiesel sangat besar,” jelasnya.

Bahkan dalam skenario normal tanpa gangguan geopolitik, implementasi B50 diperkirakan tetap menimbulkan defisit pembiayaan. Salah satu opsi yang muncul adalah kenaikan tarif Pajak Ekspor (PE) dari 12,5 persen menjadi sekitar 23,8 persen.