Serba-Serbi 

Wow, Lahan di Taman Nasional Dijual Rp 4 Juta per Hektare

Wow, Lahan di Taman Nasional Dijual Rp 4 Juta per Hektare
Ibrahim bersama rekannya saat turun ke lokasi yang diduga masuk dalam kawasan konservasi. Foto: Ist.

Rengat, elaeis.co - Perambahan di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) masih terus berlangsung. Setelah kayu ditumbangkan dengan mesin atau alat berat, lokasi penebangan diduga akan dijadikan perkebunan.

Kegiatan ilegal tersebut terungkap dalam investigasi yang dilakukan Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia Kawasan Laut, Hutan dan Industri (LPLHI-KLHI) di Desa Sanglap, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Ratusan hektare hutan di kawasan hutan telah rata ditebang para perambah. Mirisnya, sebagian lokasi sudah dibakar untuk pembersihan lahan dan semuanya berlangsung tanpa tersentuh petugas penegak hukum. 

Ibrahim, perwakilan LPLHI-KLHI menuturkan kepada elaeis.co, Senin (20/6), bahwa hutan di kawasan TNBT yang menjadi habitat berbagai hewan dilindungi banyak yang diperjualbelikan tanpa izin.

"Itu Temuan kami saat turun secara bertahap ke lapangan sejak 30 Mei sampai 12 Juni 2022," terangnya.

Dari informasi yang diperoleh, katanya, tanah di kawasan itu dijual sekitar Rp 4 juta per hektare. Itu sudah termasuk upah rintis Rp 150 ribu dan upah tumbang Rp 1,2 juta.

"Itu sesuai keterangan masyarakat adat yang menyebutkan ada beberapa kelompok asal Desa Sanglap dan desa tetangga yang telah merintis serta mengukur hutan tegak di lokasi Sungai Omang seluas 1.100 hektare. Mereka seakan berpacu memperjualbelikan hutan yang berada dalam kawasan TNBT," bebernya.

Menurutnya, apabila pembiaran terus terjadi, maka para perambah akan semakin menggila tanpa memikirkan dampak lingkungan serta resiko melanggar aturan kehutanan.

"Bisa-bisa tak lama lagi hutan habis dibabat sampai ke arah perbatasan wilayah adat Batang Cenaku dengan Batang Gansal dan perbatasan Provinsi Jambi," tukasnya.

"Semoga penegak hukum cepat memproses pelaku perambah kawasan hutan tersebut dan mengajak para pihak menyelamatkan zona merah dari oknum tidak bertanggung jawab," tambahnya. 

Dia menyebutkan, kawasan TNBT sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas (HPT). Penetapan TNBT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 607/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas 144.223 hektare.

Sementara itu, Kepala Balai TNBT, Fifin Arfiana Jogasara, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa laporan masyarakat mengenai aktivitas perambahan telah diterima.

"Saat ini masih proses telaah aduan. Apabila analisa tim masuk unsur, segera dilakukan tindakan tegas kepada pelaku perusak kawasan tersebut," katanya singkat.

 

Editor: Rizal