Jakarta, elaeis.co - Purnawirawan TNI-AD yang kini sukses menjadi petani sawit, Wayan Supadno, memberikan pandangan berbeda terkait penggunaan dana sawit untuk pengembangan komoditas kelapa dan kakao.

"Kalau pandangan saya, jika pemerintah mau menambahkan divisi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), hendaknya divisi itu yang terkait dengan sawit," kata Wayan Supadno kepada elaeis.co, kemarin.

Ia mencontohkan pengembangan sistem integrasi sapi dan sawit (SISKA) untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendukung swasembada daging secara nasional.

"Nah, katakanlah divisi baru di BPDPKS itu ditugaskan untuk pegadaan sapi indukan sebanyak 6 juta ekor untuk petani sawit dalam periode tertentu," ujarnya menambahkan.

Pria yang pernah bertugas di kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ini punya alasan yang masuk akal ketika menyodorkan program SISKA dalam penambahan tugas ke BPDPKS.

Baca juga: http://Petani Sawit di Tingkat Akar Rumput Mulai Marah dengan Kebijakan Pemerintah Terkait BPDPKS, Bahkan Ada yang Hendak ....

"Agar petani sawit bisa sejahtera, kemudian petani bisa menekan harga pokok produksi (HPP) perkebunan saeit mereka menjadi lebih rendah dan berkelanjutan," ucap Wayan Supadno.

"Serta di saat yang sama, Indonesia bisa melakukan swasembada sapi, menghemat hemat devisa (ketimbang   impor sapi -red)," ia mrnambahkan.

Dan di saat yang sama, Wayan Supadno melihat Divisi SISKA di BPDPKS menunjukan kalau integrasi sawit dan sapi adalah proses integratif yang paling logis.

Menurut Wayan, penambahan tugas BPDPKS yang terkait perkebunan kelapa sawit jauh lebih baik dan adil ketimbang menggunakan dana sawit untuk pengembangan komoditas perkebunan lainnya.

Dia mengatakan, sesungguhnya persoalan di perkebunan kelapa sawit pun tidak kalah rumitnya dan tidak pernah tuntas bisa dikerjakan karena tidak mendapatkan sepenuhnya dari pemerintah.

Baca juga:http://Pemerintah Berencana Tambah Tugas BPDPKS untuk Urusi Kakao dan Kelapa, Petani Sawit Angkat Bicara

Ia mencontohkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang didukung penuh oleh Kementerian Pertanian (Kementan)di satu sisi.

Tetapi, kata dia, di saat yang sama sering terbentur dengan status kawasan hutan yang wewenangnya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).