Taluk Kuantan, elaeis.co - Paska terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH), satgas PKH langsung terjun untuk melakukan proses penertiban tersebut. Tidak terkecuali di wilayah Provinsi Riau, salah satunya adalah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Kendati begitu, Pemkab Kuansing meminta agar dalam prosesnya Satgas PKH melibatkan pemda. Terutama dalam penertiban di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Di Kuansing sendiri tidak sedikit lahan petani yang hanya seluas 2 hektar masuk dalam kawasan HPT. Sehingga pihak Pemkab meminta agar Satgas tidak langsung melakukan penyitaan.

"Jelas sumber ekonomi petani akan hilang jika langsung dieksekusi. Kita kasihan juga terhadap masyarakat yang sudah terlanjur membangun kebun itu, bisa jadi juga bibit yang ditanam hasil hutang," ujar Wakil Bupati Kuansing, Mukhlisin kepada elaeis.co, Selasa (8/4).

Dia khawatir sumber pendapatan petani hilang dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Untuk itu ia berharap ada kebijakan khusus untuk para petani kecil yang memiliki kebun di bawah 2 hektar tersebut.

Malah kalau bisa, ia meminta status kawasan hutan dilepaskan dari kebun milik petani kecil tadi. "Pelepasan ini malah akan memberikan efek positif terhadap perekonomian daerah. Kemudian juga bentuk perlindungan petani kecil," tuturnya.

Kendati begitu, Mukhlisin mengaku mendukung regulasi penertiban kawasan hutan tersebut. Ini menjadi langkah menindak perusahaan dan mafia lahan yang mengelola lahan secara ilegal dengan modus koperasi.

Kebanyakan mereka menguasai lahan hingga ratusan hektar. Tentu praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat lokal tetapi juga menghambat kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami siap bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini secara bijak. Jangan sampai masyarakat kecil yang jadi korban, sementara yang besar-besar lolos," pungkasnya.