Pasir Pangaraian, elaeis.co - Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan pabrik kelapa sawit (PKS) PT Surya Sawit Mandiri (SSM) di Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Komisi IV DPRD Rokan Hulu (rohul), Riau, mendatangi pabrik tersebut.

Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, Komisi VI DPRD Rohul akan merekomendasikan sesuai pelanggaran yang dilakukan PKS PT SSM. 

Karneng Dimara Lubis, Ketua Komisi IV DPRD Rohul menyebutkan bahwa kedatangan anggota Komisi IV DPRD Rohul adalah untuk mencari solusi atas laporan masyarakat terkait PT SSM. "Kedatangan kami ke sini untuk meninjau lokasi Pabrik PT SSM dan melihat kebenaran laporan yang kami terima," kata Karneng kepada elaeis.co kemarin. 

Ditanya terkait adanya 14 temuan DLH Kabupaten Rohul, politisi Partai Golkar ini berjanji akan menelaahnya dan membandingkan dengan hasil tinjauan ke lapangan. "Nanti akan kita tuangkan dalam bentuk rekomendasi sebagai dasar tindakan terhadap PT SSM," ucapnya.

"Sanksi terhadap PT SSM bukan wewenang kami, tapi kami akan memanggil PT SSM dan dinas terkait untuk langkah selanjutnya. Akan ada tindak lanjut dari hasil tinjauan lapangan, agar rekomendasi segera selesai dan ada tindakan sesuai aturan hukum dan perundang-undangan," tambahnya.

Nono Patria Pratama, anggota Komisi IV yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Rohul, menilai PT SSM harus melakukan banyak perbaikan terkait pengelolaan limbah cair.

"Akan kita lihat ke depan. Kalau dampaknya terlalu besar, tidak tertutup kemungkinan rekomendasi penutupan sementara bisa kita berikan," sebutnya. 

Dari peninjauan itu ditemukan beberapa fakta seperti tujuh kolam limbah cair yang ketinggian airnya nyaris rata dengan permukaan tanah. Jika turun hujan deras terus menerus, limbah dikhawatirkan meluber dari kolam penampungan.

"Kami di DPRD tidak ingin dibilang hanya tidur saja tanpa memikirkan masalah yang dihadapi warga. Komisi IV akan memperhatikan seluruh dampak operasional PKS dari sudut pandang yang berbeda beda. Kami dalam posisi netral, melihat sejauh mana kepentingan dari berbagai pihak, dan yang paling penting bagaimana dampak bagi warga," tutupnya.