Jakarta, elaeis.co – Uni Eropa akan memperketat aturan terkait klaim keberlanjutan produk melalui kebijakan baru bertajuk Consumer Empowerment Directive (EmpCo) yang mulai berlaku 27 September 2026. 

Regulasi ini menjadi langkah tegas untuk menekan praktik greenwashing sekaligus meningkatkan transparansi informasi kepada konsumen.

Aturan tersebut berdampak langsung pada berbagai sektor, termasuk industri kelapa sawit global yang selama ini kerap menggunakan label berkelanjutan dalam strategi pemasaran produknya.

Organisasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengingatkan para pelaku industri agar lebih berhati-hati dalam menggunakan klaim lingkungan, terutama di pasar Uni Eropa.

Dalam analisis yang disusun oleh Angéline Camus dan Ruben Brunsveld, RSPO menilai regulasi baru ini akan mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan konsumen.

“Direktif ini memungkinkan konsumen membuat keputusan yang lebih tepat sekaligus melindungi mereka dari klaim lingkungan yang menyesatkan,” tulis analisis tersebut.

Salah satu poin utama dalam aturan EmpCo adalah pembatasan penggunaan istilah umum seperti sustainable atau ramah lingkungan. Istilah tersebut tidak lagi bisa digunakan secara bebas tanpa bukti yang spesifik, terukur, dan terverifikasi.

Perusahaan kini dituntut untuk menyampaikan klaim berbasis data konkret, bukan sekadar pernyataan umum yang berpotensi menyesatkan.

Selain itu, seluruh label keberlanjutan yang beredar di pasar Uni Eropa wajib melalui proses verifikasi pihak ketiga serta memenuhi standar transparansi yang ketat.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap klaim lingkungan benar-benar mencerminkan praktik di lapangan, bukan sekadar strategi pemasaran.

Dalam konteks ini, RSPO menilai skema sertifikasi yang dimilikinya telah sejalan dengan arah kebijakan Uni Eropa. Sertifikasi RSPO yang berbasis audit independen dinilai memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang disyaratkan.

Namun demikian, RSPO menegaskan bahwa tidak ada mekanisme persetujuan awal dari otoritas Uni Eropa. Artinya, setiap klaim tetap akan dievaluasi oleh regulator di masing-masing negara anggota setelah aturan berlaku.

Untuk itu, RSPO menyarankan perusahaan agar lebih fokus pada klaim yang faktual, seperti bersertifikat RSPO, dibandingkan menggunakan istilah umum yang berisiko melanggar aturan.

Perubahan regulasi ini memaksa industri sawit untuk menyesuaikan strategi komunikasinya. Pendekatan lama yang hanya mengandalkan label atau pernyataan singkat dinilai tidak lagi cukup.

Perusahaan kini didorong untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai makna sertifikasi yang digunakan. Salah satu langkah yang disarankan adalah mencantumkan tautan atau referensi tambahan pada kemasan produk.

Langkah ini bertujuan membantu konsumen memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan klaim keberlanjutan yang disampaikan.

RSPO sendiri telah menyediakan materi edukasi yang dapat digunakan pelaku usaha untuk menjelaskan sertifikasi mereka secara sederhana dan transparan.

Sebagai salah satu pasar utama produk sawit, kebijakan Uni Eropa ini berpotensi memengaruhi pelaku industri di Indonesia. Eksportir harus memastikan seluruh klaim yang digunakan sesuai dengan standar baru agar tidak menghadapi risiko penolakan pasar.

Di sisi lain, regulasi ini juga membuka peluang bagi perusahaan yang telah menerapkan praktik berkelanjutan secara konsisten. Dengan standar yang lebih ketat, produk yang benar-benar memenuhi kriteria akan memiliki daya saing lebih tinggi.

Penerapan EmpCo menandai perubahan besar dalam lanskap perdagangan global, khususnya terkait komunikasi lingkungan. Klaim 'hijau' tidak lagi sekadar slogan, melainkan harus didukung bukti yang jelas dan terukur.

Bagi industri sawit, ini menjadi momen krusial untuk memperkuat praktik berkelanjutan sekaligus meningkatkan transparansi kepada konsumen.

Dengan aturan baru ini, pasar tidak lagi hanya menilai produk dari kualitas dan harga, tetapi juga dari kejujuran informasi yang disampaikan.