Bengkulu, elaeis.co - Program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) semakin diperketat sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Saat ini petani yang berhak ikut program PSR hanya yang lahan sawitnya tidak berada dalam kawasan hutan, Hak Guna Usaha (HGU), dan kawasan lindung gambut.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Ricky Gunarwan mengatakan, pengetatan syarat itu menyebabkan program PSR belum berjalan optimal pada tahun 2022 lalu.

"Dari target PSR 150 ribu hektare, baru terealisasi sekitar puluhan ribu hektare. Realisasinya belum optimal akibat perubahan aturan PSR," kata Ricky, kemarin.

Menurutnya, di Bengkulu masih banyak lahan petani sawit yang masuk dalam kawasan hutan dan HGU. "Makanya banyak lahan petani sawit yang tidak bisa ikut PSR," tuturnya.

Diakuinya, aturan terbaru tersebut dilakukan pemerintah pusat untuk mencegah tumpang tindih lahan dan kepastian hukum. Kepemilikan lahan harus clear and clean agar tidak ada masalah di kemudian hari.

"Itu sebagai bentuk pencegahan, jangan sampai petani malah berurusan dengan hukum lantaran kebun sawitnya berada di kawasan hutan," sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Bengkulu, A Jakfar mengakui memang banyak lahan milik petani kelapa sawit di Bengkulu khususnya di Kabupaten Mukomuko yang masuk dalam kawasan hutan dan HGU.

"Dari awal rata-rata petani memang tidak mengetahui status lahan tersebut. Mereka hanya menebas dan membuka hutan, mereka pikir itu tidak ada yang punya, tapi ternyata dianggap ilegal," tuturnya.

Ia berharap, petani kelapa sawit yang ingin ikut program PSR bisa memastikan legalitas lahannya terlebih dulu. "Kalau lahan tersebut aman, dipastikan bisa ikut program PSR," tutupnya.