Pekanbaru, elaeis.co - Truk pengangkut sawit di Riau tak boleh membeli biosolar atau solar subsidi di SPBU. Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau, H Suher, keberatan.

Dia mengakui bahwa Peraturan Presiden Nomor 191/2014 mengatur bahwa pengguna yang tidak berhak menikmati solar subsidi adalah truk industri tambang dan perkebunan. Namun Gubernur Riau telah menerbitkan surat edaran (SE) yang mengatur bahwa truk perkebunan yang dimaksud adalah truk dengan roda lebih dari enam.

Anehnya, pihak SPBU tetap melarang truk colt diesel roda 6 pengangkut buah sawit petani untuk menggunakan biosolar. 

"Sebetulnya gubernur sudah bijak dengan SE itu, tetapi Pertamina yang salah mengartikannya. Jangan diadu masyarakat dengan gubernur," ujar Suher kepada elaeis.co, Sabtu (26/3).

"Dalam surat itu sudah jelas, yang tidak diperbolehkan itu truk industri dan perkebunan roda lebih dari enam. Truk colt diesel ini kan rodanya enam, seharusnya boleh. Kalau truk-truk besar okelah dilarang, kalau colt diesel masih perlu biosolar," tambahnya.

Dia mengingatkan, biosolar sejatinya disubsidi oleh para petani sawit yang harga TBS-nya terus dipotong lewat kebijakan pungutan ekspor CPO. Duit pungutan ekspor itulah yang dipergunakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menyubsidi biosolar.

"Biosolar itukan 70 persen solar, dan 30 persennya lagi berasal dari minyak CPO," katanya.

"Pungutan ekspor itu US$ 375 per ton. Kalau dihitung, berarti petani sudah menyumbang ke negara ini rata-rata Rp 450 dari setiap kilogram sawit. BPDPKS lalu memakainya untuk subsidi biosolar, eh malah petani pula yang tidak bisa dapat solar itu," keluhnya. 

Dia mengatakan, berdasarkan data terakhir yang disampaikan BPDPKS, duit pungutan ekspor itu sudah mensubstitusi biosolar hingga Rp 110 triliun sejak 2014.

"Petani yang sudah subsidi, petani pula yang tidak boleh beli minyak subsidi. Sudah Rp 110 triliun yang disumbangkan untuk subsidi biosolar, sementara kita sendiri tidak bisa dapat biosolar," ucapnya.