Pekanbaru, Elaeis.co - Di tengah para petani bergembira lantaran harga kelapa sawit masih tinggi, potongan hasil kebun kelapa sawit di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) justru menjadi batu ganjalan bagi petani. Grading atau pemotongan mutu tandan buah segar (TBS) oleh pabrik tersebut saat ini banyak dikeluhkan oleh petani.

Dimana, besaran pemotongan mulai dari 3-7 persen. Persentase ini sendiri tergantung pihak PKS. Dimana setiap PKS memiliki kriteria tersendiri.

Ketua Sawitku Masa Depanku (Samade) Riau, Karmila Sari mengatakan potongan itu sejatinya bisa dihindari jika kualitas TBS yang disetorkan petani ke pabrik memenuhi standar ketentuan. Terutama mengenai kualitas buah sawit.

"Petani swadaya pasti akan kesulitan untuk meningkatkan kualitas TBS-nya itu. Sebab tidak ada pembinaan. Lain dengan para petani yang sudah bermitra baik di asosiasi petani sawit ataupun perusahaan," ujarnya saat berbincang bersama elaeis.co, Senin (21/2/2022).

Kemitraan itu sendiri kata salah satu Anggota DPRD Riau itu, sudah digaungkan oleh dinas perkebunan. Salah satunya yakni agar harga kelapa sawit petani lebih terjamin karena setara dengan harga penetapan dinas perkebunan. Bukan harga yang ditetapkan PKS.

"Bermitra juga akan menambah wawasan para petani. Bagaimana itu cara menanam, memupuk hingga memanen kebunnya. Nah ini juga menentukan kualitas hasil kebun, sehingga pemotongan yang ada di PKS semakin rendah," paparnya.

"Petani maunya memang tidak ada pemotongan. Namun, tentu dengan kriteria yang diterapkan PKS mengharuskan PKS melakukan pemotongan," imbuhnya.

Kemudian apakah pemilahan harus dilakukan? Karmila menjelaskan memang perlu pembahasan khusus, bahkan hingga saat ini masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR). Namun untuk saat ini langkah yang paling cepat adalah memperbaiki kualitas hasil kebun petani tadi.

"Intinya jika kualitas TBS bagus, maka pabrik kelapa sawit tidak bisa memotong sembarangan. Untuk itu kita saat ini tengah genjot agar petani sawit dapat bermitra baik itu lewat asosiasi, lembaga maupun kelompok tani. Guna mendapatkan kesetaraan harga tadi di samping meningkatkan mutu TBS-nya," terangnya.

Hal senada sebelumnya juga disampaikan Ketua Umum DPP Aspekpir, Setiyono. Menurutnya jika tidak ingin ada pemotongan maka petani kudu memberikan TBS yang berkualitas bagus. Untuk itu pemerintah atau asosiasi kelapa sawit kudu turut andil. Terutama dala melakukan pembinaan.

"Petani tentu berharap tidak ada pemotongan saat menjual TBS-nya ke PKS. Tetapi syaratnya memang petani harus menyediakan TBS yang berkualitas baik," jelasnya.

Menurutnya, dalam Permentan potongan tersebut memang diatur. Namun dengan kriteria seperti buah mengkal, mentah, buah busuk dan sebagainya 

"Pabrik seharusnya tidak melakukan potongan jika sudah sesuai dengan kriteria yang diterapkan PKS terkait mutunya," tuturnya.

Di Riau sendiri kata Setiyono hampir seluruh PKS melakukan pemotongan. Kebijakan ini justru dianggap merugikan petani.