Pasir Pangaraian, elaeis.co - Tim verifikasi lapangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diam-diam menyambangi Kabupaten Rokan Hulu (rohul), Riau. Belum diketahui kawasan mana saja yang sudah 'diubek-ubek' tim tersebut.

"Dari beberapa hari lalu mereka sudah di sini, mungkin sudah ada enam hari. Informasinya, kedatangan mereka untuk melakukan identifikasi perusahaan yang tidak memiliki perizinan kehutanan, termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan lindung," kata Anggota DPRD Rohul, Budi Darman, kepada elaeis.co, Kamis (26/5) siang.

Menurutnya, kedatangan tim tersebut juga dikabarkan terkait dengan rencana perubahan status beberapa areal hutan lindung di Rohul menjadi areal di luar kawasan hutan negara.

"Saya tidak tahu persis apa saja agenda mereka. Kabarnya, ada areal hutan lindung yang dikelola perusahaan perkebunan kelapa sawit di Rohul akan dilepaskan statusnya dari kawasan hutan," katanya.

Sustyo Iriono, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK yang juga Ketua Tim Teknis, enggan berkomentar panjang seputar kegiatan tersebut saat dihubungi elaeis.co via telepon selulernya.

Hanya disebutkan bahwa tim turun berdasarkan surat perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya, Nomor: PT.23/MENLHK/PHLHK/GKM.2/4/2022. Tim verifikasi diinstruksikan melakukan pengidentifikasian, pendataan, dan pencatatan kegiatan usaha perkebunan, pertambangan, dan atau kegiatan usaha lain yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan.

Saat ditanya apakah Hutan Lindung Bukit Suligi bakal berubah status menjadi area penggunaan lain (APL) dan seluruh perusahaan yang berkebun sawit di kawasan itu dilepaskan, Sustyo mengaku tidak berkompeten menjawabnya.

"Sedang proses, saya dan teman-teman sebagai pelaksana. Menyangkut pertanyaan anda, pada waktunya tanyakan kepada pengambil kebijakan ya," katanya.