Jakarta, elaeis.co - Setiap kebijakan soal minyak goreng (migor), baik curah maupun kemasan bermerek, seharusnya benar-benar dikawal pemerintah agar bisa terlaksana dengan baik. Karena itu, setidaknya para menteri terkait harus sering melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar guna memastikan kebijakan migor pemerintah berjalan dengan baik.

"Para menteri harus mau dan sering berada di pasar. Setidaknya sekali dua minggu. Menteri-menteri yang harus sering berada di pasar itu adalah Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto," kata Dr Tungkot Sipayung kepada elaeis.co, kemarin.

Menurut Direktur Eksekutif Palm oil Agribusiness Strategy Policy Institute (PASPI) itu, kehadiran menteri-menteri di pasar guna memantau ketersediaan bahan pokok rakyat, termasuk migor. 

Setelah dicek satu kali dalam seminggu atau tiga minggu, para menteri itu minta untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan yang ada. "Apakah stok migor cukup di pasar, baik pasar tradisional atau modern? Itu guna evaluasi," katanya.

Jika ternyata tidak mencukupi, maka pemerintah tinggal ambil keputusan untuk menaikkan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sampai pasokan mencukupi untuk produksi migor.

Di samping itu, Tungkot juga menyarankan agar pemerintah melibatkan TNI-AL untuk menjaga seluruh perairan nasional guna mengantisipasi penyelundupan CPO ke luar negeri. 

"Sebab, kalau PE dinaikkan, sementara harga CPO di pasar global terus naik, maka situasi ini akan mengundang sejumlah pihak untuk melakukan penyelundupan," tukasnya.