Palembang, elaeis.co - Mulai tanggal 13-18 Mei 2024, atau mulai Senin sampai Sabtu, 85 petani sawit di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan menjalani pelatihan teknis terkait sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Kota Palembang.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sumsel, Agus Darwa, memiliki target tersendiri terhadap perusahaan dan petani sawit terkait sertisikasi ISPO.

“Target kami sebelum aturan sanksi diterapkan akhir 2025 seluruh perusahaan perkebunan sudah mendapat sertifikasi ISPO,” kata Agus Darwa saat memberikan kata Berbagai di acara pelatihan ISPO tersebut.

Kemudian, kata dia seperti dikutip elaeis.co dari laman RRI, pada tahun 2027 seluruh kelompok petani kelapa sawit, baik swadaya maupun plasma, juga sudah mengikuti pelatihan ISPO. 

Kemudian kata dia, bagi petani perorangan atau yang tergabung dalam kelompok tani atau poktan, saat ini sedang digodok aturan utama sertifikasi ISPO.

“Seperti apa bantuan pendanaan (untuk sertifikasi ISPO-nya bagi petani -red), apakah ada subsidi atau dibiayai (sepenuhnya) oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” ujar Agus Darwa.

Agus Darwa menambahkan, melalui pelatihan diharapkan para pekebun memiliki pemahaman yang utuh tentang ISPO.

Baca juga :

https://www.elaeis.co/berita/baca/puluhan-petani-sawit-dari-muba-dan-oki-ikuti-pelatihan-teknis-ispo

Khususbya, kata dia, sebagai panduan tata kelola perkebunan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada sistem persaingan usaha.

“Banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam persaingan industri kelapa sawit. Bukan sekedar pelatihan, tapi sekaligus menguji kompetensi para pekebun dan pengusaha kelapa sawit,” jelas Darwa.

Agus Darwa mengatakan, pelatihan sertifikasi ISPO menjadi bagian penting dalam kemajuan industri kelapa sawit. 

“Tidak hanya bagi petani, namun pihak perusahaan juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan,” kata dia.

“Mau tidak mau pelatihan sertifikasi ISPO ini harus (diikuti, -red). Bagi perusahaan yang tidak mengikuti pelatihan ini atau tidak memiliki sertifikasi ISPO, maka ke depan akan dikenakan sanksi,” ujarnya.

“Adapun sanksinya adalah petani sawit tidak bisa menjual TBS-nya ke perusahaan tersebut, dan pengusaha sawit tidak bisa menjual CPO-nya,” tegas Darwa.

Diakui Darwa, belum seluruh petani dan perusahaan kelapa sawit di Sumsel mengikuti pelatihan atau memiliki sertifikasi ISPO.

Hal ini, kata dia, terjadi karena diakui memang tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelatihan sertifikasi ISPO. 

“Tercatat, baru sekitar 50 persen petani dan perusahaan perkebunan sawit di Sumsel yang telah mengikuti pelatihan ISPO,” tegas Kepala Disbun Sumsel, Agus Darwa.