Babel, elaeis.co - Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) saat ini masih menjadi obrolan hangat sejumlah pihak. Malah kebijakan ini dinilai tidak memberikan dampak positif bagi petani kelapa sawit di Nusantara.

Menurut Ketua DPW APKASINDO Bangka Belitung (Babel), Sahurudin, kebijakan BOTL dapat diterapkan selama birokrasi berjalan baik. "Kalau untuk saat ini birokrasi yang ada harus di tata ulang," ujarnya kepada elaeis.co, Rabu (26/10).

Kendati demikian, menurutnya kondisi saat ini sudah cukup baik ketimbang sebelumnya. Sedangkan terkait apakah ada perusahaan yang belum melaporkan pertanggung jawaban BOTL itu, ia mengaku belum mendapatkan info pasti.

"Untuk sementara belum mendapatkan info," tuturnya.

Sementara, terpisah Sekretaris DPW APKASINDO Sumsel, M Yunus menilai BOTL seharusnya dihapus oleh pemerintah. Sebab tidak memberikan efek positif bagi petani kelapa sawit. "Untuk apa BOTL itu, apa yang mereka (perusahaan) kerjakan. Sebab semua pembiayaan saat ini sudah ada pos dan itemnya," ujarnya.

Misalnya, lanjutnya, biaya umum seperti administrasi pengawasan, pembinaan dan pendampingan di lapangan sudah ada itemnya. Sedangkan BOTL sendiri biasanya diterapkan perusahaan dengan nama biaya lain-lain yang memang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

"Mengapa mereka tidak mau mempertanggungjawabkan, karena memang tidak bisa. Makanya tidak mau," tegasnya.

Menurutnya, item yang ditunjukkan oleh perusahaan itu tidak ada. Malah jika nekat perusahaan ingin menunjukkan justru item yang ada menjadi tumpang tindih.

"Ini banyak dilakukan perusahaan," jelasnya.

Yunus berharap BOTL tersebut sebaiknya dihapus karena tidak ada dampak positif bagi petani. "Wong itu pengurangan harga TBS kok. Kan menjadi cost total yang mengurangi indeks K. "Jadi untuk apa dipertahankan jika tidak benar," tandasnya.