Jakarta, elaeis.co - Sejumlah petinggi Poetra Nusantara Institute (PNI) bertandang ke kantor Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/1). Rombongan dipimpin oleh Executive Director PNI, Willy Lesmana Putra.

Maksud kunjungan itu adalah untuk menyampaikan hasil kajian dan pendampingan PNI terhadap petani sawit mandiri di beberapa daerah khususnya yang sedang dilakukan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Pada kesempatan itu, Willy beserta rombongan memaparkan data-data serta persoalan yang ditemukan selama proses pendampingan kepada petani/pekebun kelapa sawit mandiri.

Beberapa persoalan yang ditemukan di lapangan diantaranya, mayoritas petani menanam bibit sawit asalan dan tidak bersertifikat sehingga meski tumbuh baik, tetapi tidak dapat berbuah dengan maksimal.
Selain itu, lahan para petani dirawat dengan sarana dan prasarana yang seadanya. Akibatnya, selain panen tidak maksimal, pengelolaan kebun menjadi tidak efisien.

"Kami sudah melakukan pendataan secara lengkap atas lahan sawit seluas lebih kurang 3000-an hektare dan masih terus bertambah yang siap didukung oleh BPDPKS melalui program peremajaan atau PSR dan sarana prasarana atau sarpras," ungkapnya dalam keterangan resmi, kemarin.

Selain pembinaan terkait budidaya, menurutnya, yang juga paling krusial dibutuhkan oleh para petani/pekebun kelapa sawit mandiri adalah adanya pabrik kelapa sawit (PKS) berskala kecil atau mini yang berada di sekitar perkebunan mereka.

"Saat ini para petani/pekebun kalau mau menjual hasil kebun, jaraknya sangat jauh ke PKS. Akibatnya petani terpaksa menjual kepada pengepul dengan harga yang jauh dari pasaran serta tidak efisen," paparnya.

Direksi BPDPKS yang diwakili oleh Direktur Penyaluran Dana, Zaid Burhan Ibrahim mengapresiasi apa yang dilakukan PNI. "Bagus sekali, apalagi jika pendampingan petani sawit mandiri dapat membantu para petani/pekebun menjadi lebih baik” tukasnya.

Dia meminta PNI memperluas wilayah binaan agar lebih banyak petani yang dilibatkan. "3.000 itu masih kecil, kalau bisa lebih banyak dan lebih besar lagi luasannya untuk diremajakan atau dapat diusulkan mendapatkan program sarpras," sebutnya.

Menurutnya, BPDPKS sangat mendukung upaya berbagai pihak khususnya PNI untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para petani/pekebun kelapa sawit mandiri. "Asalkan mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditentukan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Willy juga mengundang pimpinan BPDPKS untuk ambil bagian dalam seminar yang akan dilaksanakan oleh PNI dengan tema Masa Depan Petani Sawit Mandiri di Indonesia yang akan dilaksanakan bulan depan. Seminar tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menghimpun masukan dan mendapatkan solusi dari stakeholder terkait untuk kepentingan para petani sawit mandiri yang ada di Indonesia.