Pasir Pangaraian, elaeis.co - Pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR membangun jaringan irigasi sekunder dan tersier di kawasan Okak, Samo dan Kaiti (osaka) di Kabupaten Rokan Hulu (rohul) Riau, untuk mendukung swasembada pangan.

Namun proyek irigasi itu dinilai mubazir karena
masyarakat di kawasan Osaka tidak lagi antusias mengelola lahan persawahan sebagai sumber penghasilan ekonomi utama mereka. Bahkan kebanyakan petani padi di sana sudah mengalihfungsikan sawahnya menjadi kebun kelapa sawit.

Pembangunan irigasi Osaka juga dibayang-bayangi dugaan korupsi. Tahun 2021 pelaksanaan proyek menelan anggaran sebesar Rp 22,8 miliar dan dikerjakan oleh PT Loeh Raya Perkasa.

Tahun 2022 pemerintah pusat mengucurkan lagi anggaran sebesar Rp 11.120.000.000 untuk menuntaskan proyek itu. Namun jaringan pembangunan jaringan sekunder dan tersier di Osaka sepanjang 1,8 km tidak selesai dikerjakan.

Masa pelaksanaan proyek selama 300 hari kalender dan kontrak dimulai tanggal 21 Februari 2022. Penyedia jasanya yakni CV Pilar Jaya Perkasa dengan Konsultan PT Hegar Daya KSO PT Tata Bumi Konsultan.

"Sangat kita sayangkan bahwa kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan irigasi di Osaka mangkrak di Kejari Rohul. Kita sudah mengetahui persoalan ini sejak awal, di tahun 2021 sudah menelan biaya besar namun bangunan terkesan abal-abal. Lalu dilanjutkan lagi pembangunannya di tahun 2022 juga dengan anggaran besar, tapi tidak selesai hingga saat ini," kata Sudirman, Koordinator LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi Rokan Hulu (GeRAK-Rohul) kepada elaeis.co, Kamis (9/2).

Dijelaskannya, beberapa waktu lalu penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sudah turun ke lokasi proyek lanjutan pembangunan saluran irigasi tersebut.

"Pihak Polda Riau memeriksa pelaksanaan proyek tahun anggaran 2022 karena tidak selesai dikerjakan. Sedangkan dugaan korupsi anggaran tahun 2021 diduga masih mangkrak di Kejari Rohul," sebutnya.

"Kalau kita kaji, pembangunan jaringan irigasi itu sama sekali tidak tepat. Sebab pihak BWSS III tidak mengkaji apakah pembangunan irigasi di tengah perkebunan sawit itu sudah tepat atau tidak, programnya salah," tambahnya.

Dia juga menilai pihak BWSS III tidak menelisik track record PT Loeh Raya Perkasa dan CV Pilar Jaya Perkasa dengan Konsultan PT Hegar Daya KSO PT Tata Bumi Konsultan sebelum dimenangkan. "Alhasil pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat," tutupnya.