Jakarta, Elaeis.co - Sejak didirikan tahun 2015 lalu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki sejumlah tugas untuk keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. 

Berdasarkan laporan Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman pada press conference akhir tahun di Jakarta, Selasa (28/12), tujuan utama didirikannya BPDPKS untuk mendorong pembangunan dan keberlanjutan sektor kelapa sawit melalui pengelolaan dana yang prudent, transparan, dan akuntabel.

Tidak hanya pemberian dukungan untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR), BPDPKS juga bertugas untuk mendorong program mandatori biodiesel, penyediaan sarana dan prasarana kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, serta program promosi dan kemitraan.

"Jadi, semua program itu bertujuan tidak lain hanya untuk keberhasilan industri sawit di Indonesia. Sebab, sawit sangat berkontribusi terhadap devisa negara," kata Eddy.

Pada periode perlambatan ekonomi yang ekstrem seperti yang dialami Indonesia akibat kemunculan Covid-19, industri sawit satu dari sedikit kegiatan ekonomi yang masih berjalan dengan baik dan menyumbangkan kekuatan finansial bagi Indonesia.

Kegiatan operasional di perkebunan kelapa sawit tetap berjalan normal sehingga petani dan tenaga kerja di sektor sawit tetap terjamin kesejahteraannya di tengah masa pandemi. 

Eddy mengatakan, pemerintah selam ini juga terus konsisten dalam implementasi seluruh program kerja BPDPKS.

Seluruh kegiatan prioritas yang dilakukan oleh BPDPKS ditujukan dalam rangka pengembangan kelapa sawit berkelanjutan dengan tujuan utama menjaga stabilisasi harga dan efisiensi biaya produksi yang dilakukan melalui penciptaan kualitas produk yang unggul, kepastian supply, kepastian pasar dan tersedianya infrastruktur yang mendukung.

"Jadi, sejak 2016 sampai 2021, realisasi penyaluran dana PSR seluas 242.537 hektare untuk 105.684 pekebun dengan dana mencapai Rp.6,59 triliun yang tersebar di 21 Provinsi di Indonesia," kata dia.

Eddy tidak menampik bahwa capaian PSR di tahun 2021 ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan itu disebabkan karena berbagai hal diantaranya legalitas lahan khususnya yang berkaitan dengan kawasan hutan dan tumpang tindih lahan, permasalahan kelembagaan pekebun dan tingginya harga CPO yang menyebabkan keengganan pekebun untuk memulai penanaman kembali.

Disisi lain, program Insentif Biodiesel dalam kerangka pendanaan BPDPKS yang diimplementasikan sejak tahun 2015 dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga CPO, mendorong kemandirian dan ketahanan energi nasional, pengurangan emisi gas rumah kaca dan penghematan devisa yang berasal dari berkurangnya impor solar.

"Hingga tahun 2021 ini, kita telah menyalurkan volume biodiesel sebesar 33,07 juta KL dengan penghematan devisa akibat tidak perlu impor bahan bakar minyak jenis minyak solar sebesar Rp209,62 triliun dan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 49,45 Juta Ton CO2e. Dengan tren peningkatan harga minyak dunia dan ekspektasi normalisasi harga CPO, maka diharapkan selisih harga biodiesel dan solar di tahun 2022 mendatang lebih baik lagi,” jelasnya.