Pekanbaru, elaeis.co - Sebagai sentra kelapa sawit di Nusantara, Provinsi Riau sangat membutuhkan banyak realisasi program dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Seperti sarana dan prasarana (Sarpras) hingga Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Malah Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi berharap ada piloting project yang terbangun di Riau dan dibiayai penuh oleh BPDPKS.

"Kalau saat ini program BPDPKS kesannya sedikit-sedikit tapi pemerataan. Nah, kalau bisa di Riau dijadikan piloting project untuk paket. Misalnya kita miliki sebuah kawasan yang dibiayai full mulai dari hulu sampai hilir yakni pabrik minyak goreng. Jangan nanti bangun pabrik minyak goreng namun jalannya tidak dibangun," ujar Syahrial usai membuka Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Perkebunan Sawit Rakyat Melalui Program Sarpras yang digelar Samade di Grand Elite Hotel Pekanbaru, Kamis (20/6) kemarin.

Baca Juga: Didukung BPDPKS dan Ditjenbun, PT RPN Bakal Gelar Pelatihan SDM PKS di Medan

Menurut Syahrial pembangunan infrastruktur perkebunan sangat diperlukan di Riau. Terlebih bagi petani swadaya atau petani mandiri. Memang mengenai infrastruktur ini kata Syahrial sudah didukung oleh Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Riau. Dimana 80% DBH itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

"Tapi sasaran perbaikan infrastruktur itu justru di jalan aspal yang keras, bukan jalan angkutan kelapa sawit di kebun petani. Beruntungnya ada program sarpras dari BPDPKS ini yang dapat dimanfaatkan oleh petani," imbuhnya.

Baca Juga: Di-blacklist Sementara, 8 Daerah ini Tak Bisa Ajukan Program Sarpras ke BPDPKS

Kebutuhan akan sarpras ini sangat besar di Riau. Dimana Riau memiliki dua daerah perkebunan yakni perkebunan di wilayah daratan dan wilayah pesisir. Kebutuhan pembangunan infrastruktur saja sangat berbeda di dua wilayah ini. Wilayah pesisir akan membutuhkan sampai tiga kali lipat biaya dibanding wilayah daratan sebab kondisi lahan bergambut dan rawa.

"Namun justru di wilayah pesisir ini yang sawitnya subur-subur. Seperti di Kabupaten Rohil, Inhil, Bengkalis, Siak dan lainnya," paparnya.

Untuk itu, Syahrial berharap pengusulan Sarpras dapat terintegrasi dengan baik. Mulai dari output, benefit hingga dampaknya. Sebab selama ini pihaknya hanya tahu output-nya sementara dampaknya justru tidak terlaku terdengar.