https://www.elaeis.co

Berita / Sumatera /

Susun Rencana Aksi, Pemkab Solsel Himpun Masukan Pemangku Kepentingan Sawit

Susun Rencana Aksi, Pemkab Solsel Himpun Masukan Pemangku Kepentingan Sawit

Pembukaan FGD Identifikasi dan Pendataan Program Kegiatan RAD-KSB Solsel. foto: ist.


Padang Aro, elaeis.co - Pemkab Solok Selatan (Solsel), Sumatera Barat, melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) menyelenggarakan Fokus Group Discusion (FGD) Identifikasi dan Pendataan Program Kegiatan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB). Penyusunan dokumen RAD-KSB bertujuan meningkatkan produktifitas perkebunan sawit yang berkelanjutan.

Sekdakab Solsel, Syamsurizaldi mengatakan, Kabupaten Solok Selatan memiliki luas perkebunan kelapa sawit sekitar 38.682 Haktare (ha) dengan hasil produksi sekitar 220. 871 ton. Perkebunan sawit tersebut tersebar di empat wilayah, yakni Kecamatan Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo, Sangir Batanghari, dan Sangir.

"Dari luas perkebunan kelapa sawit tersebut, 9.955 ha diantaranya merupakan perkebunan rakyat swadaya, 2.751 ha plasma, serta 25.975 ha perkebunan yang dikelola perusahaan," kata Syamsurizaldi dalam keterangan resmi dikutip Ahad (17/11).

Dari segi produksi, sambungnya, dari perkebunan sawit rakyat dihasilkan sekitar 32.195 ton dan 188. 676 ton dari perkebunan sawit perusahaan.

Menurutnya, RAD-KSB dibutuhkan karena akan menjadi instrumen untuk mengarahkan pengembangan industri kelapa sawit dan mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

"RAD-KSB ini sebagai peta jalan perbaikan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan aspek lingkungan. RAD Juga menjadi salah satu capaian kinerja daerah dalam peningkatan produktivitas tanaman perkebunan serta menjadi salah satu syarat pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi daerah," paparnya.

Dia berharap melalui FGD ini semua pihak terkait dan pemangku kepentingan bisa menyampaikan informasi dan masukan supaya penyusunan dokumen RAD-KSB bisa implementatif.

"Sebenarnya tidak rumit karena pedomannya sudah ada. Namun tetap kita sinkronisasi, beberapa OPD punya dokumen perencanaan seperti dinas PUTRP, Bappeda, BPBD dan Dinas LH serta lainnya," sebutnya.

Kemudian, untuk non pemerintah seperti petani sawit, BUMDes, koperasi dan asosiasi lainnya, pastinya punya masukan dan saran berdasarkan pengalamannya di lapangan.

"Sehingga program yang disusun itu nantinya betul-betul menyentuh dan menjadi solusi kelapa sawit berkelanjutan di Solsel," tuturnya.

Sementara, Konsultan Penyusun RAD, Zulfitri Sasra dan Edo Fernando menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini akan merumuskan apa yang menjadi masukan oleh seluruh stakeholder terkait.

Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Nurhayati menyampaikan bahwa setiap data yang ada di OPD maupun dari masyarakat dan pelaku usaha nantinya akan dikompilasi.

"Selain itu nanti juga akan dirumuskan melalui satu Pendataan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Dcengan adanya STDB, bisa terdata dengan baik mulai dari luasan, titik wilayah, dan data pemilik," ungkapnya.


 

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar Via Facebook :