Sumut, elaeis.co - Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Ahmad Hadian mengatakan, masyarakat sangat berharap adanya bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara pemerintah pusat dengan daerah.

Hal ini diungkapkan Ahmad langsung di depan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam acara kuliah umum bertema 'Peran DPD Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Mengakomodir Kepentingan Daerah' di Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, Sumut, Kamis (25/8).

Ahmad menyebut, selama ini pihaknya dan masyarakat juga sudah menyuarakan soal dana bagi hasil ini kepada kementerian terkait dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun belum ada kejelasan.

"Masyarakat berharap ada bagi hasil perkebunan yang adil. Menurut saya inilah solusi yang paling adil bagi hasil perkebunan sawit. Sebab, Sumut termasuk yang paling besar menghasilkan sawit. Lahan sawit banyak di sini," kata Ahmad Hadian dalam keterangan resminya dikutip elaeis.co.

Ahmad menilai, selama ini kebijakan pemerintah pusat tidak adil bagi petani sawit. Sebab, dana potongan ekspor sawit yang ditampung BPDPKS sangat kecil dikembalikan ke daerah.

"Dari sekian ratus triliun yang sudah terkumpul di 2016-2022, faktanya yang dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program peremajaan sawit rakyat hanya sekitar Rp7 triliun. Selebihnya kembali kepada perusahaan-perusahaan sawit besar yang notabene-nya berasal dari mereka kembali kepada mereka," kata dia.

Itu dengan dalih sebagai subsidi program biodiesel. Padahal semua itu tidak adil dan terkesan akal-akalan.

"Seharusnya apa yang dipotong dari ekspor sawit yang berasal dari perusahaan sawit itu untuk kepentingan rakyat secara garis besarnya. Ini kami sudah sampaikan ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait kemudian BPDPKS secara langsung, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya," kata dia.

Ahmad pun berharap aspirasi yang disampaikannya bisa diteruskan DPD RI ke pemerintah pusat agar APBN 2023 nanti sudah ada dana bagi hasil perkebunan turun ke daerah.

"Agar kami bisa merasakan hasil dari perkebunan sawit yang cukup besar di Sumut," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran juga sangat ngotot memperjuangkan dana Bagi Hasil Sawit (DBH) sawit ini.

Pasalnya, dari data perizinan Perusahaan Besar Swasta (PBS), di daerah itu saat ini ada 198 perusahaan dengan luas lahan yang dikelola 2,3 juta hektare.

Begitu pula hasil produksi komoditas kelapa sawit yang setiap tahunnya makin moncer di daerah itu. Untuk tahun 2021 lalu, produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Kalimantan Tengah mencapai 6,5 juta ton.

Begitu juga kernel sebanyak 1,3 juta ton dan PKO (palm kernel oil) 146.429 ton yang dihasilkan dari Kalimantan Tengah tahun 2021 lalu.

"Sebetulnya sesuai data PBS, ada 300 perusahaan dengan total lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola seluas 3,2 juta hektare d Kalimantan Tengah. Namun saat ini yang sudah beroperasi 198 perusahaan dengan luas lahan yang dikelola 2,3 juta hektare. Masih ada 102 PBS lagi yang belum beroperasi," kata Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto saat membuka Talkshow Borneo Forum ke-5 Tahun 2022.