Padang, elaeis.co - Jelang pelaksanaan Sensus Pertanian (ST2023) pada Mei 2023 nanti, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi Daerah yang melibatkan unsur pemerintahan dari tingkat provinsi hingga kelurahan dan nagari serta TNI/Polri.

ST2023 bertujuan mendata seluruh pelaku usaha pertanian. Baik perusahaan berbadan hukum, kelompok tani, maupun perorangan seperti petani padi, petani kelapa sawit, dan petani kopi. Adapun pendataan sensus yang dilakukan meliputi tujuh subsektor yang ada di Sumbar. Yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian.

Wagub Sumbar, Audy Joinaldy, menyatakan dukungan pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan ST2023. Hal ini mengingat data pertanian inilah yang nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam penentuan kebijakan daerah guna menjawab isu-isu strategis tentang kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

"Data sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Jadi ini harus didukung oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, juga TNI-Polri. Apapun nanti yang BPS perlukan, insya Allah kami akan bantu untuk suksesnya Sensus Pertanian," katanya melalui keterangan resmi Diskominfotik Sumbar, kemarin.

Sebagai provinsi dengan 22 persen PDRB dari sektor pertanian, Sumbar sudah semestinya mengembangkan pertanian yang kuat. Untuk mewujudkan hal tersebut katanya, tentu harus didukung program dan kebijakan yang pas. Dan untuk mendukung program serta kebijakan pas itu, salah satu yang paling dibutuhkan adalah data-data yang akurat.

"Sumbar barangkali salah satu provinsi dengan alokasi APBD terbesar di bidang pertanian. Jadi memang visi misi dan program unggulan kita rata-rata ke situ," katanya.

Audy juga menyinggung Program Nagari Statistik yang dicanangkan Pemprov Sumbar dan BPS sebagai percontohan bagi program Desa Cinta Statistik Nasional pada 2021 lalu. Menurutnya, dengan adanya Nagari Statistik, pemerintah dapat mengumpulkan data dari bawah secara akurat sebagai salah satu landasan kebijakan.

"Data yang baik itu bottom up. Jadi Nagari Statistik itu harus di-copy paste ke nagari-nagari lain untuk mengumpulkan data bottom up," lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala BPS Sumbar, Herum Fajarwati menuturkan, pada ST2023 akan dilakukan perluasan cakupan unit statistik dan penggunaan moda pengumpulan data. Tujuannya agar indikator yang dihasilkan dari sensus tersebut nantinya dapat mencakup antara lain indikator SDGs pertanian, petani gurem, petani milenial, urbanfarming, dan petani skala kecil sesuai standar Food and Agriculture Organization (FAO), sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif pertanian hingga wilayah terkecil.

"Oleh karena itu, perlu dukungan kolaboratif seluruh stakeholder, terutama jajaran pemerintah daerah dan asosiasi pertanian dalam rangka persiapan ST2023 ini," kata Herum.

Diketahui ST2023 merupakan sensus pertanian ke tujuh yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali sejak 1963.