Kuala Simpang, Elaeis.co - Mendampingi petani sawit, menyosialisasikan dan membentuk koperasi berbasis desa, serta berbagai kegiatan lain untuk menguatkan posisi tawar petani sawit, adalah makanan sehari-hari Muhamad Saleh bersama sejumlah pengurus DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Aceh Tamiang. Anehnya, pemda setempat tak melibatkan mereka dalam program pembinaan petani.

“Padahal kami ada di lapangan setiap hari, sayang sekali,” kata Saleh kepada Elaeis.co, Jumat (15/10/2021) pagi.

Dia mengaku tak habis pikir kenapa Pemkab Aceh Tamiang memandang APKASINDO sebelah mata. “Padahal APKASINDO justru lahir dari pemerintah. Kami ini pelat merah,” ujarnya.

Kekecewaannya makin dalam karena APKASINDO sama sekali tidak dilibatkan Pemkab Aceh Tamiang dalam proses pembentukan Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) beberapa bulan lalu.

PUPL dibuat untuk membantu para petani, termasuk petani sawit, dalam menjalankan praktek pertanian yang baik atau good agriculture practice (GAP). “APKASINDO terus mendampingi petani, tetapi pemkab tidak pernah melihat peran kita,” ucapnya.

Tidak hanya itu, APKASINDO sebagai sebuah lembaga resmi pun, menurutnya, tidak mendapatkan dukungan dari Pemkab Aceh Tamiang. “Padahal di dalam kepengurusan APKASINDO Aceh Tamiang sendiri ada orang dinas dari pemkab,” ungkapnya.

Saleh tak yakin Pemkab Aceh Tamiang tidak tahu atau tidak mengenal APKASINDO. Sebab, sejak tahun 2018 pihaknya wara-wiri ke sejumlah dinas terkait untuk mendampingi petani sawit swadaya mengurus permohonan mendapatkan bantuan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

“Saya berani katakan 90 persen petani sawit di Aceh Tamiang sudah ikut PSR, ini juga berkat bantuan perusahaan sawit swasta Socfindo. Saya masih ingat ada orang dinas yang ngomong, ‘Gila, mana mungkin bisa turun dana begitu besar untuk PSR di Aceh Tamiang’. Tapi nyatanya bisa,” bebernya.

Itu sebabnya Saleh benar-benar bingung dengan sikap Pemkab Aceh Tamiang yang mengabaikan peran APKASINDO.

“Teman baru dirangkul, kawan lama dilupakan. Ini yang kami rasakan dari Pemkab Aceh Tamiang,” sindirnya.