Pekanbaru, Elaeis.co -�Peneliti Institute Pertanian Bogor (IPB), Fredian Tonny Nasdian menuturkan pemerintah Indonesia perlu memperhatikan permasalahan mikro di sektor perkebunan kelapa sawit. Sebab permasalahan ini akan berdampak pada pasar global produk kelapa sawit.

Hal itu disampaikan Fredian dalam workshop kajian IPB yang gelar secara virtual, Rabu (22/12) lalu. Bukan hanya memaparkan perlunya pemetaan permasalahan kelapa sawit di atas mikro, Ia juga memaparkan beragam opsi yang dapat dia ambil oleh pemerintah�

Fredian merinci pemerintah dirasa perlu melakukan pemetaan tata guna lahan yang akurat l. Pemetaan ini juga kudu diikuti oleh implementasi yang ketat (law enforcement). kaitannya dengan pengembangan kelapa sawit ke depan.�

"Pemerintah harus memastikan implementasi kebijakan secara tegas terkait dengan pelarangan pemanfaatan kawasan high conservation values (HCV) dan Ingh carbon stock (HCS) untuk perluasan kebun kelapa sawit. Pemerintah perlu mengadakan regulasi khusus terkait HCV dan HCS dalam rangka menjamin terwujudnya sawit berkelanjutan," tuturnya dalam gelaran bertema Dialog Kebijakan Tata Kelola Perkebunan Untuk Meningkatkan Kredibilitas dan Keberterimaan Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Internasional itu.

Tak hanya itu, menurut Fredian kepastian legalitas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat yang terlanjur dalam kawasan hutan semestinya juga dilepaskan. Melalui kebijakan pelepasan lahan di kawasan hutan sesuai regulasi yang berlaku.

Kemudian pemerintah juga harus� memastikan berjalannya tata kelola sumber daya manusia dan hubungan industrial yang telah berlaku di dalam perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, maka isu tentang pelanggaran HAM, ketenagakerjaan, eksploitasi anak, dan perempuan dipastikan tidak terjadi lagi di masa depan.�

Terakhir, Ferdian memberikan opsi kebijakan pemerintah perlu memastikan untuk membangun sistem ketelusuran kelapa sawit dari hulu ke hilir berbasis dokumen dan system informasi yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.�

Dari itu semua Fredian juga memaparkan strategi kebijakan yang tentu dapat mendukung opsi kebijakan yang disampaikannya.�

Diantaranya yakni pemerintah dirasa perlu membangun kebijakan yang sifatnya ofirmotive ociIfon untuk smaifholders berupa pelepasan kawasan hutan. Sementara untuk perusahaan besar ditegakkan law enforcement (penegakan hukum) sehingga implementasi ISPO dapat segera dijalankan. Dengan catatan diperlukan sebuah pemetaan yang akurat tentang penguasaan lahan oleh smallholders.�

"Pemerintah juga memastikan ketersediaan sistem informasi (data base) tentang aktivitas pekerja perempuan dan anak dalam rumah tangga petani sawit. Dengan demikian terjadi kontrol yang transparan tentang keterlibatan perempuan dan anak di sawit. Lalu juga memastikan semua perusahaan pengolah harus memiliki sistem penelusuran asal usul tandan buah segar dengan menggunakan dokumen dan sistem informasi. Terakhir membangun sistem Informasi yang memastikan rantai pasok dari hulu sampai hilir sehingga traceability menjadi jelas," tandasnya.