Jakarta, elaeis.co – Pengurus teras Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN) beraudiensi ke Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, di kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, kemarin. Mereka meminta La Nyalla membantu menyelamatkan 17 juta petani dan buruh sawit yang sudah tertindas selama 2 bulan terakhir.

Hadir dalam kesempatan itu Koordinator JPSN Saoduan Sitorus, Sekjen JPSN Budi Darmansyah, dan I Nyoman Suta, petani sawit asal Provinsi Bangka Belitung. Sementara La Nyalla didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin, Senator asal Kalbar Sukiryanto, dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.

Saoduan mengaku nasib petani sawit saat ini semakin memprihatinkan. "Kami minta bantuan Ketua DPD RI untuk membantu menyuarakan apa yang sedang kami alami kepada pemerintah sehingga kami ini diperhatikan dan pemerintah mewujudkannya dalam peraturan yang menguntungkan," katanya.

Menurutnya, petani sawit sangat terpuruk sejak larangan ekspor produk turunan sawit diberlakukan 28 April 2022.

"Saat harga global sedang membaik, tiba-tiba pemerintah menerbitkan regulasi untuk memutuskan rantai perdagangan global. Ini berdampak luas pada industri sawit, terutama petani sawit sebagai pihak yang paling rentan di bagian hulu rantai pasok," paparnya.

Sekalipun pemerintah telah mencabut larangan ekspor, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani bahkan semakin anjlok dari Rp 4,000/kg menjadi Rp 600/kg.

"Kami makan apa kalau harga TBS segitu. Belum biaya panen, ongkos, juga pupuk dan biaya lain. Kami para petani terpaksa harus jual rugi justru di saat harga global sedang membaik," katanya.

“Ini semua akibat pemerintah gonta-ganti peraturan yang memperberat beban pelaku pasar, memperlambat dan mempersulit pasar. Rantai pasar bukannya pulih tetapi malah lumpuhnya semakin panjang dan semakin berdampak luas pada pasar global industri sawit," tambahnya.

Karena itu, JPSN menuntut agar dilakukan normalisasi rantai pasar dengan mencabut DMO-DPO, FO dan pungutan ekspor (PE), menurunkan pajak ekspor atau bea keluar (BK), bubarkan BPDPKS atau huluisasi pungutan BPDPKS berbasis produksi HGU, serta mandatorikan PTPN sawit untuk penyedia minyak goreng murah dan biodiesel murah.

"Kami juga menuntut penghentian subsidi minyak goreng dan biodiesel dari petani sawit. Kemudian juga perlu diterbitkan peraturan tata cara penghitungan harga TBS petani yang lebih berkeadilan dan berlaku umum untuk seluruh petani sawit tanpa terkecuali, sebagai acuan bagi seluruh petani sawit dan pabrik kelapa sawit," tukasnya.

La Nyalla berjanji akan memperjuangkan aspirasi tersebut dan akan mengarahkan permasalahan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Komite II yang mengurusi bidang perkebunan.

"Saya sepakat bahwa untuk melindungi petani sawit secara keseluruhan, memang seharusnya pemerintah menerbitkan peraturan yang berlaku umum bagi semua petani dan perusahaan," katanya dalam pernyataan resmi DPD RI.