Bengkulu, elaeis.co - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, meminta pemerintah pusat selektif mengeluarkan perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit di Bengkulu. Ini menyusul banyaknya konflik perusahaan perkebunan dengan masyarakat di daerah ini.

"Kami minta kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian ATR/BPN tidak memperpanjang izin HGU perusahaan kelapa sawit bermasalah di Bengkulu. Konflik dengan dengan masyarakat gara-gara HGU harus dihentikan," kata Dempo, kemarin (30/1).

Menurutnya, tujuan pemberian HGU dalam jangka waktu tertentu kepada perusahaan kelapa sawit adalah untuk membawa dampak positif bagi pendapatan negara dan masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan. Tapi yang terjadi di sejumlah perusahaan justru sebaliknya.

"Banyak yang malah mengkriminalisasi masyarakat, bukannya berkontribusi ke masyarakat sekitar," tandasnya.

"Kalau bikin ribut terus dengan masyarakat, perusahaan yang seperti ini jangan diperpanjang lagi HGU-nya. Untuk apa kalau tidak memberikan manfaat bagi masyarakat," tambahnya.

Ia mengaku akan menyurati pemerintah pusat agar menunda proses perpanjangan izin HGU yang diajukan seluruh perusahaan di Bengkulu.

"Banyak yang belum memberikan kontribusi nyata ke masyarakat. Harus dipastikan dulu agar hanya yang memberi manfaat ke masyarakat saja yang dapat perpanjangan HGU," tutupnya.