Kukar, elaeis.co - Persoalan minyak goreng (migor) masih menjadi perbincangan hangat khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi bahan baku salah satu kebutuhan bahan pokok itu. Pasalnya saat ini pemerintah justru melahirkan beberapa kebijakan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sayangnya, kebijakan pemerintah terkait migor tadi justru dinilai menimbulkan beragam dampak negatif di perkebunan kelapa sawit. Salah satunya yakni turunnya harga tandan buah segar (TBS).

Menyikapi persoalan itu, Ketua DPD Apkasindo Kutai Kartanegara (Kukar), Daru Widiyatmoko kepada elaeis.co, Senin (9/5) mengatakan perlu ketegasan dari pemerintah. Saat ini stok CPO di sejumlah PKS pasti melimpah. Sementara jika memang di lapangan masih terjadi kelangkaan maka Satgas Pangan perlu turun kelapangan.

"Seharusnya kalau ada indikasi harga masih tinggi, ketersediaan masih kurang maka Satgas Pangan perlu turun ke lapangan mengecek kondisi pabrik minyak gorengnya. Karena bahan bakunya sudah melimpah sejak pelarangan ekspor bahan baku dan minyak goreng oleh Presiden beberapa waktu lalu," paparnya.

Menurutnya menjadi aneh jika bahan baku melimpah namun ketersediaan migor justru tidak ada perkembangan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan yang mengarah pada pelanggaran dari perusahaan.

"Petani sudah menjadi korban, sekarang hanya tinggal ketegasan pemerintah. Jika tidak ya mau sampai kapan petani dikorbankan," tuturnya.

"Saat ini kami petani mendesak pemerintah untuk mencabut larangan ekspor tersebut. Sebab petani sudah sangat sengsara lantaran TBS dibeli dengan harga rendah oleh PKS. Saat ini tinggal Rp1900-Rp2.300/kg," tutupnya.