Jakarta, elaeis.co - Beberapa hari belakangan, sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dibeberapa wilayah telah menutup pembelian tandan buah segar (TBS) dari petani. Alasannya, stok CPO dalam PKS telah memenuhi tangki penyimpanan yang ada.

Anehnya, meski stok CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng (Migor) melimpah, harga minyak goreng justru tidak turun. Malah masyarakat masih keluhkan harga migor yang masih selangit.

Menurut Plt Ketua DPW APKASINDO Kalimantan Timur (Kaltim), Bekman Siahaan, kondisi ini adalah bentuk gagalnya pemeritah dalam melakukan pengawasan. Sebab menurutnya pasokan migor seharusnya tidak kurang. Malah kuota yang ada di lapangan bisa dikatakan mencukupi.

"Karena pengawasan yang tidak efisien, maka terjadilah penyelundupan dan penimbunan dan sebagainya," ujarnya kepada elaeis.co, Selasa (17/5).

Menurutnya, perusahaan pengelola minyak goreng justru tidak mengurangi kapasitas produksinya. Namun memang hanya gagalnya pemerintah dalam pengawasan tadi sehingga menjadi celah oknum untuk melakukan pelanggaran. 

"Akhirnya petani yang 12 juta jiwa menjadi tumbal dan masyarakat luas menjadi korban," paparnya.

Untuk itu, dengan kondisi saat ini kebijakan larangan ekspor bahan baku dan minyak goreng yang diumumkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu kudu dicabut. Sebab, tidak menunjukkan hasil yang efisien. Justru malah menambah jumlah korban.

"Kebijakan ini juga menjadi dampak tersendatnya percepatan PSR. Sebab dana PSR berasal dari pungutan ekspor. Emang dapat dari mana lagi kalau karangan eskpor tidak dicabut," tandasnya.