Pasir Pangaraian, elaeis.co - Rokan Hulu (rohul) adalah salah satu kabupaten dengan kebun sawit terluas di Provinsi Riau. Itu artinya Rohul berhak menerima dana bagi hasil (DBH) sawit yang akan dibagikan pemerintah pusat mulai tahun ini.

DBH sawit diatur dalam Pasal 123 ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Namun rancangan peraturan pemerintah (PP) tentang DBH sawit belum selesai digodok sehingga pencairannya belum terlaksana.

Sembari menunggu terbitnya PP DBH sawit, Ketua DPRD Rokan Hulu (Rohul) Novli Wanda Ade Putra ST berencana akan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan sektor sawit. Seperti Dinas Peternakan dan Perkebunan, Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Perencana Pembangunan Daerah Rohul.

"Kami tak mau kecolongan untuk penerimaan DBH sawit tanpa membuat rumusan sebagai data pembanding. Makanya kita minta OPD terkait membuka data potensi sawit di Rohul. Minggu depan kami akan memanggil OPD terkait untuk melakukan perhitungan," katanya kepada elaeis.co, Senin (5/6).x 

Menurutnya, Pemkab Rohul harus memegang data sawit yang valid agar DBH sawit yang diterima bisa maksimal. Untuk mendapatkan angka potensi DBH sawit Rohul, katanya, diperlukan parameter yang jelas seperti berapa ton CPO produksi dari seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) di Rohul dan luas perkebunan yang legal.

"Artinya, sebelum angkanya ditetapkan pemerintah pusat, kita sudah punya gambaran berapa kira-kira DBH sawit yang akan diterima. Misalnya kalau kita dapat DBH sawit Rp 50 milyar, itu dasar perhitungannya apa, jangan-jangan kita bisa dapat lebih," tukasnya.

"Jadi, kalau ada data yang tidak sinkron dengan pusat, kita bisa beradu argumen karena kita punya data pembanding. Kita harus perjuangkan, karena DBH sawit akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya di Rohul," politisi Partai Gerindra ini menambahkan.

Dia meminta Pemkab Rohul melalui OPD terkait agar menyiapkan data valid agar kalkulasi DBH sawit bisa dihitung lebih akurat. "Jangan sampai DBH sudah tersalurkan, baru bicara penambahan. Demi kemajuan pembangunan infrastruktur, kita harus maksimalkan serapan DBH sawit di semester II ini," tutupnya.