Siak, elaeis.co - Program peremajaan sawit saat ini sangat banyak diminati oleh para petani. Kucuran dana Rp30 juta per hektare dari BPDPKS tentu menjadi berkah bagi petani yang sawitnya sudah memasuki usia tak layak diproduksi.

Meskipun dinilai sebagai berkah, program peremajaan sawit rakyat (PSR) tak jarang bikin petani maupun kelembagaan (KUD/Gapoktan) kesel. Kekesalan itu bukan karena duit Rp30 juta/ha itu disunat, namun persoalan bibit yang bikin naik pitam.

Pasalnya, tak jarang pula petani tidak kesulitan memperoleh bibit di tengah proses peremajaan sawit berlangsung. 

Namun, persoalan itu tidak pernah dihadapi Gapoktan Manunggal Sakti di Kampung Sialang Sakti, Kecamatan Dayun, Siak. 

"Memang, selama ini persoalan bibit sangat rentan dihadapi para petani maupun kelembagaan yang tengah melakukan peremajaan. Namun, di kita tidak pernah hal itu terjadi," kata Ketua Gapoktan Manunggal Sakti, Budi Santoso saat berbincang dengan elaeis.co melalui telepon seluler, dua hari lalu.

Budi mengatakan, pihaknya sangat sensitif terkait persoalan bibit. Maka itu dari dulu ia memiliki kiat tersendiri agar persolan itu tidak dialami kelembagaannya.

"Kita sudah dua kali mengikuti program replanting dari BPDPKS. Tahap pertama seluas 126 hektare, dan kedua 82 hektare. Di tahap pertama dulu, kita gunakan bibit dari Riset Perkebunan Nusantara (RPN). Yang kedua, dari PPKS. Alhamdulillah, tidak pernah terganjal soal bibit. Sebab, setelah keluar surat perintah kerja (SPK), kita langsung MoU dengan pihak penyedia bibit," kata dia.

Jika tidak dari awal memastikan bibit, Budi mengaku takut persoalan itu akan membikin proses peremajaan sawit terganjal. "Saya selalu pastikan dulu, bibitnya gimana. Setelah oke bibit yang mau kita tanam, baru dilakukan penumbangan," kata dia.

"Kalau proses penumbangan, mulai dari bajak, sampai lobang tanam, kan tidak perlu waktu lama, karena yang kerja alat berat semua. Artinya, kita sendiri yang mengatur iramanya," pungkasnya.