Jenggi 

Sila Pancasila

Sila Pancasila
ilustrasi, foto: BPIP.go.id

Dan filsafat bernegara dengan apa yang disebut Soekarno sebagai Philosofische Grondslag telah disusun oleh para murid Barat termasuk dirinya. 

Ini tercermin dari rumusan Pancasila, yang hanya menyisakan Theisme (pun berlaku global) pada Sila Pertama dan setengah dari Sila Keempat yakni Permusyawaratan.

Indonesia dibangun sebagai negara modern, dan apa boleh buat, modernitas itu datang dari Barat. Pun ketika ingin mempertahankan tradisi yang digali dari bumi Indonesia, kita tidak bisa rabun sejarah, bahwa kita pernah mengimpor gagasan kuno seperti dasar kedatuan dari Syailendra dan Budha Mahayana, serta dasar keprabuan dari agama Syiwa asal India.

Pemikir modern Indonesia pada zaman prakemerdekaan, bukan plagiator, lebih tepatnya disebut adaptasionis, untuk menyesuaikan dengan tradisi Indonesia. 

Kita telah mengambil konsep demokrasi Barat yang liberal dan egaliter, namun dinilai tidak pas diaplikasikan dengan jiwa bangsa yang sebagian besar feodal dan paternalistik. 

Lalu di tengah jalan Soekarno merumuskan sistem Demokrasi Terpimpin (The Guided Democracy). Ketika Soeharto berkuasa, ia mengubahnya menjadi Demokrasi Pancasila.

Baca juga: Multifenomena

Lalu apa itu Pancasila? Bila kita simak dari akar filosofis tiap-tiap silanya, tampaknya mereka telah saling melemah agar bisa duduk semeja. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Ia memiliki sensor yang ketat terhadap kemanusiaan. Aturan langit bersifat rigid, ayat-ayat tidak bisa dikompromikan. 

Penganut sila pertama yang taat, akan kukuh di garis dogma, tidak ada hukum selain hukum langit sebagaimana dirisalahkan para nabi dan manuskrip teologis. Agama-agama paganisme dan antropologis pun demikian adanya, ketika Tuhan didaulat sebagai Sang Pengatur.

Jika kemudian sang theis takluk kepada aturan Negara, maka itu dimaknai sebagai sebentuk pengorbanan, suatu ketundukan demi kolektivitas. Terjadi pergeseran antara klausa hukum dogmatik ke dalam ruang mitos bersama, kecuali ada kekosongan dalam hukum Tuhan.

Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam babak historia, adalah koreksi total terhadap hegemoni agama di Eropa pada abad pertengahan. Kemanusiaan atau humanisme, adalah antitesa dan aturan Tuhan yang pernah digenggam oleh monarki absolut, yang lebih selalu berada di luar kepentingan Tuhan.

Humanisme menjadi ujung bagi pembebasan manusia dari semua rantai pengatur yang mengikat kemanusiaan melalui perbudakan badan dan pikiran. Di zaman awal renaisans, humanisme tampak mesra dengan perangkat–perangkat religi, belakangan semakin lepas, dalam suatu pranata eksistensialisme, bersama mekarnya globalisasi, kapitalisme modern dan revolusi teknologi.

Humanisme memiliki sifat keakuan yang kuat, didukung oleh empirisme saintifik yang gagal menemukan Tuhan dalam sepak terjang laboratorium ilmu. Maka sila ketuhanan dan sila kemanusiaan berpotensi untuk saling mengusir.

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini berpotensi membatalkan sila pertama dan menjinakkan sila kemanusiaan. Dari sisi teologis, tidak ada satu agama pun bisa dilebur, kecuali kita keluar dari sistem kepercayaan tertentu, melalui kacamata agnostik, atau atheis yang mengendap-endap. Terhadap sila persatuan, penganut agama harus menanggalkan ajaran Tuhan masing-masing yang bersilang sengketa.

Sila persatuan menyerupai kontrak sosial Thomas Hobbes. Hobbes menjelaskan bahwa kontrak sosial adalah perjanjian dan kesepakatan antarindividu untuk melepaskan hak-hak individu mereka dan selanjutnya tunduk kepada negara. Persatuan dapat terjadi bila altruisme mampu mengalahkan egoisme dalam kemanusiaan.

Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan . Ini adalah sila yang berhulu kepada filsafat demokrasi. Demokrasi adalah ajaran bumi, manifestasi dari kegelisahan akan eksistensi kemanusiaan yang diganyang feodalisme dan diktator dunia sejak awal waktu.

Sila ini tidak mampu menjawab demokrasi secara utuh, untuk kemudian bertumpu pada utilitarianisme. Konsep perwakilan dalam praktiknya, hanya menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan oligarki. Sila keempat harus dibayar mahal dengan uang dan keletihan, sampai ada yang menemukan formula jitu.

Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini adalah mimpi, imaji utopia, dan sering menjadi dusta. Kita yang mengagung-agungkan Pancasila, hanyalah seorang degil yang berdusta, bila tak mampu menjalankan sila ini. Jika sila kemanusiaan dapat mengandung anasir kapitalisme, sila ini bersifat sosialisme. Hampir serupa dengan Marxisme.

Soekarno mungkin diilhami seorang petani Marhain lalu melahirkan Marhainisme, tapi dia juga seorang pembaca Karl Marx. Ada yang salah? Tentu tidak, sepanjang sosialisme dapat saling mengisi dengan sila kemanusiaan, yang memberi peluang kepada tiap individu untuk mencapai derajat tertinggi kemanusiaannya. Melampaui konsep keadilan dengan satu alat ukur, atau cara kacamata kuda.

Pancasila menjadi semacam diorama, yang dapat diglorifikasikan bahwa ia digali dari bumi Indonesia. Sedangkan akar-akar dalam setiap sila, tidak luput dari isme–isme global, tidak hanya bumi tapi juga langit. 



 

Editor: Abdul Aziz