Jakarta, elaeis.co – Buntut efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memperketat pendanaan program promosi dengan memangkas dana untuk seminar dan focus group discussion (FGD). Kini, hanya kegiatan berbasis aksi yang berdampak langsung bagi industri perkebunan yang akan didukung.

Plt Direktur Kemitraan BPDP, Kabul Wijayanto, menegaskan bahwa setiap kegiatan yang diajukan mitra ke BPDP ke depannya harus memiliki dampak nyata dan menghasilkan output yang jelas.

"Kami memastikan bahwa kegiatan yang mendapatkan dukungan pendanaan dari BPDP benar-benar memberikan manfaat langsung bagi industri. Oleh karena itu, kegiatan harus direncanakan secara efektif dan efisien dengan memperhitungkan jumlah peserta, lokasi, serta output yang konkret," jelasnya di sela peluncuran aplikasi AKSI NYATA di Jakarta, Selasa (25/2).

Ditekankan bahwa kegiatan yang bersifat seremonial, seperti seminar, FGD, dan pengukuhan, tidak lagi menjadi prioritas dalam pendanaan. "Kegiatan semacam itu tidak akan didanai karena output-nya hanya berupa rekomendasi yang belum tentu diimplementasikan," tambahnya.

Selain itu, lokasi penyelenggaraan kegiatan menjadi salah satu faktor penting dalam seleksi pendanaan. BPDP mengarahkan agar kegiatan diadakan di tempat yang dekat dengan mayoritas peserta guna menekan biaya akomodasi dan perjalanan dinas.

"Kami ingin memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk kebutuhan inti, bukan untuk hal-hal yang bisa dikurangi biayanya," paparnya.

Meski ada kebijakan efisiensi, sejumlah pemangku kepentingan masih bisa mengajukan program promosi ke BPDP, termasuk Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), asosiasi perkebunan kelapa sawit, organisasi masyarakat, lembaga penelitian, perusahaan pers, media alternatif, UKMK kelapa sawit, perguruan tinggi, serta kementerian atau lembaga negara yang terkait dengan industri kelapa sawit.

BPDP juga menerapkan dua skema dukungan, yakni pendanaan langsung dan sponsorship, dengan seleksi ketat berdasarkan efektivitas dan manfaat yang dihasilkan. "Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berdampak pada industri perkebunan," tutup Kabul.