Jakarta, elaeis.co - Upaya memperkuat tata kelola industri kelapa sawit nasional kembali dipercepat. Kementerian Perindustrian menegaskan langkah serius dalam mengakselerasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) di sektor industri hilir, kali ini dengan menggandeng skema akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan seluruh rantai industri sawit, bukan hanya di sektor hulu, tetapi juga hilir, berjalan sesuai prinsip keberlanjutan, transparansi, dan mampu bersaing di pasar global yang makin ketat.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, industri agro masih menjadi penopang utama ekonomi nasional. Kontribusinya disebut mencapai lebih dari separuh PDB nonmigas, dengan sektor sawit sebagai salah satu motor terkuat di dalamnya.

“Kinerja positif juga ditunjukkan oleh sektor industri agro melalui Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2026 yang masih berada pada fase ekspansi di level 51,86,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/4).

Di balik angka-angka yang stabil itu, sawit tetap menjadi komoditas yang sulit digeser posisinya. Dengan luas lahan lebih dari 16 juta hektare dan produksi CPO mencapai 51,66 juta ton pada 2025, industri ini masih jadi urat nadi penting ekonomi Indonesia.

Namun, tantangan tidak kecil. Tekanan pasar global, tuntutan keberlanjutan, hingga isu ketertelusuran bahan baku membuat pemerintah harus bergerak lebih cepat. Di sinilah sertifikasi ISPO untuk industri hilir menjadi krusial.

Plt Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika, menjelaskan bahwa penerapan sertifikasi ini diperkuat lewat regulasi baru, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025.

Aturan tersebut akan mulai efektif pada Mei 2026, dengan kewajiban penuh bagi industri hilir pada Maret 2027. Artinya, masa transisi yang tersisa tidak panjang—sekitar kurang dari setahun untuk mempersiapkan seluruh ekosistem sertifikasi.

“Ini menjadi pekerjaan besar bersama. Infrastruktur, lembaga sertifikasi, hingga kesiapan industri harus benar-benar matang,” kata Putu.

Menurutnya, keberhasilan implementasi ISPO di sektor hilir sangat bergantung pada kesiapan lembaga sertifikasi dan sistem akreditasi. Karena itu, keterlibatan Komite Akreditasi Nasional menjadi kunci dalam mempercepat proses tersebut.

Pemerintah juga mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak, termasuk pelaku industri dan lembaga terkait, yang ikut mendorong percepatan sistem sertifikasi ini. Sinergi dinilai menjadi faktor penting agar kebijakan tidak berhenti di atas kertas.

Di sisi lain, data menunjukkan industri kelapa sawit Indonesia masih sangat dominan di pasar global. Nilai ekspor pada 2025 tercatat mencapai USD 44,65 miliar dengan surplus perdagangan lebih dari USD 43 miliar. Sekitar 93 persen ekspor berasal dari produk turunan, menandakan hilirisasi mulai berjalan kuat.

“Capaian ini menjadi bukti konkret keberhasilan hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah,” ujar Putu.

Tak hanya itu, sektor ini juga menyerap sekitar 16,5 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Angka yang besar, tapi sekaligus menunjukkan betapa dalamnya akar industri ini di kehidupan ekonomi masyarakat.

Meski begitu, bayangan tantangan tetap ada. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksikan ekspor CPO masih akan menghadapi tekanan pada 2026, seiring stagnasi produksi dan meningkatnya konsumsi domestik, termasuk dorongan program biodiesel B50.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono menilai ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan global bisa menjadi tekanan baru bagi industri.

“Stagnasi produksi terjadi di tengah kebutuhan pangan dan energi yang terus tumbuh,” ujarnya.

Di tengah situasi itu, percepatan sertifikasi ISPO di sektor hilir dipandang sebagai salah satu jangkar untuk menjaga kepercayaan pasar global. Harapannya, produk sawit Indonesia tidak hanya kuat secara volume, tetapi juga diakui dari sisi keberlanjutan.

Kini, semua mata tertuju pada implementasi di lapangan. Regulasi sudah disiapkan, skema akreditasi mulai berjalan, dan industri diminta bergerak lebih cepat.