Aceh, elaeis.co - Pemprov Aceh terus mengupayakan agar para petani kelapa sawit di Tanah Rencong itu makin sejahtera. Salah satunya dengan membentuk Program Management Unit Kelapa Sawit Berkelanjutan (PMU-KSB) yang tertuang dalam Pergub No 9 tahun 2024.

Program ini berlatar belakang dari rumusan pemerintah daerah terkait peta jalan KSB 2023-2045 dan Rencana Aksi Daerah (RAD) KSB 2023-2026 untuk mencapai rantai pasok yang bebas dari deforestasi. 

Kepada elaeis.co, Ketua PMU-KSB Aceh, Fadhli Ali mengatakan, program peta jalan KSB berfokus pada peningkatan produksi kelapa sawit, penguatan kapasitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan basis data, pembiayaan, dan model bisnis baru di dalam area konsesi. Peran PMU-KSB sendiri adalah dalam rangka mengimplementasikan peta jalan tersebut.

"Langkah ini tentu sesuai dengan kebijakan Pemprov Aceh yang menetapkan sawit sebagai salah satu komoditas unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi. Kelapa sawit memiliki peran strategis dalam mengakselerasi pencapaian indikator pembangunan Aceh, terutama dalam upaya penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan petani, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan PAD. Kelapa sawit memberikan kontribusi tertinggi terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bidang pertanian," bebernya kepada elaeis.co, Selasa (17/12).

Aceh adalah salah satu dari 10 provinsi dengan kebun kelapa sawit terluas di Indonesia. Di mana 52% kebun sawit di Aceh dikelola oleh petani swadaya. Namun produktivitas kebun sawit rakyat di Aceh masih rendah, yakni 2,8 ton CPO/Ha/tahun. Sementara rata-rata produktivitas nasional mencapai 3,7 ton/ha/tahun.

Harga jual TBS sawit pada tingkat petani di Aceh juga masih belum mampu masuk dalam jajaran 5 provinsi dengan harga TBS tertinggi di Indonesia. "Salah satu penyebabnya adalah masalah pengiriman CPO yang jauh dan belum hadirnya industri pengolahan turunan CPO di Aceh," ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Sekjend I DPP Apkasindo Bidang Organisasi, Keanggotaan, Hukum dan Advokasi itu.

Menurutnya, langkah Pemprov Aceh ini didukung sejumlah asosiasi kelapa sawit seperti Apkasindo. Sebab berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas kebun petani serta program-program perbaikan tata kelola perkelapasawitan di Aceh. 

Oleh sebab itu, lanjut Fadhli, pihaknya berkolaborasi dengan Tim Pelaksana Daerah RAD KSB Aceh menyiapkan program-program dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit Aceh melalui upaya mendorong tersedianya penyuluh monovalen kelapa sawit.

"Penyuluh yang terkonsentrasi menangani masalah kepengurusan di bidang kelapa sawit saja. Tidak mengurus komoditi yang lain," jelasnya.

Dengan demikian petani sawit akan mendapat pendampingan, transfer informasi dan pengetahuan mengenai penanaman, pemupupukan, perawatan dan pemeliharaan, panen dan paska panen, dari penyuluh. 

"PMU sudah menghitung dengan asumsi setiap 500-1000 hektar lahan sawit rakyat, tersedia 1 orang penyuluh. Maka Aceh membutuhkan 300-350 orang penyuluh," bebernya.

Selain itu, Lembaga Petani (LP) baik kelompok tani, gapoktan dan koperasi butuh penguatan kelembagaannya. Ia berharap ke depan dengan adanya penguatan kelembagaan kelompok tani, program-program pemerintah untuk meningkatkan SDM dan membantu petani melalui program replanting dan sarpras dapat berjalan secara baik. 

"Ke depan PMU-KSB Aceh berupaya memberikan perhatian agar program-program pemerintah bidang perkelapasawitan seperti dari BPDPKS dapat diminimalisir terjadinya masalah-masalah. Karena itu kelompok atau lembaga petani lainnya harus mendapat penguatan melalui peningkatan kapasitas personil. Agar kelompok tani dan koperasi yang mendapat kepercayaan melaksanakan program- program dari pemerintah lebih amanah. Lebih sesuai syari'ah," terangnya.

Diinformasikannya, hari ini PMU-KSB Aceh bersama Inisiatif Dagang Hijau (IDH) dan lembaga kemitraan mendampingi kepala Bappeda Aceh, Dr. Teuku Dadek, berkunjung ke BPDPKS dalam rangka memperkenalkan PMU-KSB Aceh dan menyampaikan sejumlah program yang telah disusun yang berpotensi mendapat dukungan dan kerjasama dari BPDPKS.

"Tadi kami di terima oleh Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Zaid Burhan Ibrahim, dan Direktur Penghimpunan Dana yang juga bertanggungjawab dalam peremajaan kelapa sawit, Normansyah Hidayat Syahruddin di Graha Bank Mandiri Jakarta, Kantor BPDPKS," tutupnya.