Lutra, elaeis.co – Bupati Luwu Utara (Lutra), Indah Putri Indriani, menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (sulsel), dalam rangka mendapatkan data dan informasi mengenai harga Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan oleh beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di kabupaten itu.

“Kunjungan ini merupakan ajang untuk sharing. Pemerintah daerah masih memiliki banyak hal yang harus dikembangkan termasuk terkait kesejahteraan petani sawit. Apalagi sama kita ketahui bahwa kelapa sawit merupakan salah satu unggulan Kabupaten Lutra dengan luas areal 26.634,22 hektar dengan produksi 417.714,55 ton dan melibatkan petani sebanyak 15.514 kepala keluarga,” kata Indah.

Untuk itu, lanjutnya, semua sektor yang berhubungan dengan kelapa sawit diharapkan menjadi perhatian mulai dari hulu ke hilir. “Diharapkan mulai dari sekarang, pekebun dalam mengembangkan tanaman kelapa sawit menggunakan bibit unggul dan bersertifikasi, menanam  sesuai jarak tanam yang dianjurkan, serta memupuk  sesuai anjuran dosis umur tanaman,” terang bupati perempuan pertama di Sulsel ini.

Pada kesempatan itu, Indah juga menyampaikan beberapa masalah dan kendala pengembangan tanaman kelapa sawit diantaranya bibit, pupuk, pemasaran, dan regulasi. “Banyak pekebun yang menggunakan bibit asalan karena harganya murah dibanding bibit unggul, juga tidak memupuk tanaman karena tidak termasuk penerima pupuk subsidi," sebutnya.

"Persoalan lain adalah harga rendah akibat rendemen rendah dan asam lemak bebas (ALB) yang tinggi. Harga yang diterima petani rendah karena adanya pedagang pengumpul. Di sini perlunya ada regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur pengelolaan/ pemasaran tanaman kelapa sawit,” bebernya.

Dia juga melaporkan bahwa kegiatan yang sedang digalakkan untuk memperbaiki tata kelola budidaya tanaman kelapa sawit saat ini adalah peremajaan sawit rakyat (PSR) yang telah mencapai luasan 4.131,85 hektar dengan melibatkan 59 kelompok tani. "Untuk itu semua sektor yang berhubungan dengan tanaman kelapa sawit diharapkan menjadi perhatian kita semua mulai dari hulu sampai ke hilir,” harapnya.

Dengan adanya kunjungan Komisi B DPRD Provinsi Sulsel, dia berharap akan menjadi rujukan dalam penentuan harga TBS tiap bulan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Sulsel dan harga yang ditetapkan menjadi harga pembelian PKS.

“Kita berharap semua stakeholder yang terlibat dapat memaksimalkan peran sesuai kewenangan masing-masing dan harga TBS kepala sawit yang ditetapkan menjadi acuan PKS dalam membeli TBS sehingga ekonomi petani pulih dan bangkit lebih tangguh,” harapnya.

Sementara itu, mewakili Komisi B DPRD Provinsi Sulsel, Wahyuddin mengatakan, pihaknya turun untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kendala petani sawit dan pemilik pabrik sehingga harga sawit lebih murah dibanding daerah lain.