Pontianak, elaeis.co - Pemerintah terus berupaya meningkatkan realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menargetkan realisasi program ini bisa mencapai 180.000 hektare pada setiap tahunnya.

Agar target itu tercapai, pemerintah akan mempermudah aturan pengajuan PSR. Produktivitas sawit nasional yang baru mencapai 3–4 ton per hektare dapat mengancam masa depan sawit rakyat jika tidak dilakukan perbaikan di sektor hulu dengan mengganti tanaman tua atau yang sudah tidak produktif.

Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit kebun-kebun sawit tua terus difasilitasi dengan pemanfaatan dana BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) melalui program PSR sejak tahun 2017. Namun peremajaan kebun sawit rakyat tidak semudah membalikkan tangan. 

Wakil Gubernur Kalbar, H Ria Norsan, mengakui bahwa pencapaian PSR tersebut masih belum maksimal dikarenakan berbagai kendala administrasi.

"Jadi penekanan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian bahwa regulasi administrasi PSR yang masih berbelit-belit, harus disederhanakan. Sebab, para petani masih susah dalam PSR," katanya melalui keterangan resmi Diskominfo Kalbar, Rabu (1/3).

Menurutnya, untuk pelaksanaan PSR Provinsi Kalbar pada tahun 2022 yang lalu berdasarkan data yang diterimanya, jumlah penanaman PSR yaitu sekitar 12.885,73 hektare yang tersebar di delapan kabupaten.

"Untuk kelembagaan kelompok tani sekitar 112 lembaga koperasi dan kelompok tani dengan jumlah pekebun sekitar 7.265 orang," sebutnya.

"Kebun  yang sudah tumbang chipping sekitar 14.330,51 hektare serta yang belum tanam kita perkirakan sekitar 3,813 hektare lebih. Kita usahakan semuanya dilakukan PSR," tambahnya.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero, menambahkan bahwa ada beberapa kendala dalam program PSR. Diantaranya kurangnya tenaga pemetaan (GIS) di kabupaten baik di tingkat kelembagaan maupun dinas terkait. 

Kewajiban melengkapi usulan PSR dengan telaahan kawasan hutan dan kawasan lindung gambut dari unit KLHK serta telaahan HGU dari ATR/BPN juga menjadi kendala yang cukup berat bagi petani.

"Tak hanya itu saja, pelaporan realisasi dari kelembagaan dan kabupaten secara berjenjang baik secara tertulis maupun online juga masih kurang. Kurangnya benih kelapa sawit bersertifikat untuk penanaman PSR dan pengawasan benih di lapangan juga menjadi hambatan," paparnya.

"Juga masih diperlukan bantuan pendamping dan bimtek dari perusahaan mitra terkait pembinaan kelembagaan," imbuhnya.