Medan, elaeis.co - Sikap Pemerintah terhadap petani kelapa sawit patut dipertanyakan. Sebab, di satu sisi Pemerintah memuji sawit sebagai salah satu sumber devisa terbesar bagi negara.

"Tetapi di sisi lain Pemerintah tak mau memenuhi kebutuhan petani sawit," keluh Syarifuddin Sirait, Sekretaris Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR) Indonesia.

Kepada elaeis.co, Kamis (16/5/2024), Syarifuddin menyampaikan pendapatnya tersebut karena turut merasakan keresahan para petani sawit di berbagai daerah yang kesulitan mendapatkan pupuk.

Seperti diberitakan elaeis.co sebelumnya, Kepala Bidang Perkebunan (Bidbun) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPH Bun)  Provinsi Bengkulu, Bickman Panggarbesy, mengungkapkan alasan di balik sikap Pemerintah Pusat yang tidak mengalokasikan bantuan pupuk untuk petani sawit.

Kaya Bickman Panggarbesy, Pemerintah Pusat tidak mungkin memberikan bantuan pupuk kepada para petani sawit. 

Hal ini, ujarnya, disebabkan oleh tingginya biaya pemupukan untuk kebun sawit yang mencapai Rp 10 juta per hektar (Ha) per tahun. 

Bagi Syarifuddin Sirait, kebijakan Pemerintah Pusat ini menunjukan sikap mau menang sendiri dan sengaja melawan arah lebutuhan petani sawit.

"Di satu sisi Pemerintah kita merasa bersyukur masih ada sawit yang dinilai sebagai anugerah terindah dari Tuhan Yang Mahaesa karena jadi penopang atau penumbang devisa negara," ujar Syarufuddin.

Tapi di sisi lain, kata dia,  faktor penunjang peningkatan produktvitas sawit diabaikan begitu saja.

"Biaya pemupukan per hektar sampai Rp 10 juta itu hanya alasan Pemerintah," sindir Ketua Koperasi Petani Kelapa Sawit (KPKS) Kesepakatan Ambar, Desa Gotting Sidodadi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ini.

Ketua DPD I Aspek-PIR Sumut ini mengusulkan agar soal pemupukan di kebun sawit petani ini diambil dengan jalan tengah atau langkah win-win solution.

"Sekarang kami petani sudah menyumbang devisa bagi negara ini. Kami balik tanya, apa yang sudah diberikan Pemerintah sama kami?" tanya Syarifuddin.

Syarifuddin Sirait meminta Pemerintah Pusat untuk menimbang kembali langkah yang telah diambil yang justru berakibat buruk pada kemampuan petani sawit dalam memeroleh pupuk.