https://www.elaeis.co

CLOSE ADS
CLOSE ADS
Berita / Internasional /

Sawit Disinggung Saat BKSAP DPR Terima Delegasi Parlemen UE

Sawit Disinggung Saat BKSAP DPR Terima Delegasi Parlemen UE

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon bersama sejumlah delegasi Parlemen Uni Eropa di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta. Foto: Mentari/nvl/Perlementaria


Jakarta, elaeis.co - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan delegasi Parlemen Uni Eropa (UE) yang terdiri dari Parlemen Jerman, Parlemen Prancis, dan Parlemen Polandia. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengatakan, pertemuan tersebut dalam rangka mendiskusikan banyak isu strategis dan terkini.

“Terutama terkait dengan perubahan iklim atau climate change, termasuk konflik Rusia dan Ukraina. Saya kira banyak hal yang didiskusikan secara terbuka di pertemuan itu," jelasnya melalui keterangan resmi Setjen DPR RI, Selasa (27/9).

Politisi Partai Gerindra itu meminta negara-negara maju benar-benar adil dan resiprokal terhadap negara-negara berkembang di dalam menerapkan kebijakan untuk mengantisipasi climate change. Sebab, negara-negara maju sudah lebih dahulu menggunakan sumber daya alam, seperti hutan, untuk pembangunan ekonomi di negaranya.

“Di sisi lain, mereka meminta negara berkembang seperti Indonesia dan Brazil sebagai paru-paru dunia harus menjaga kelestarian alam. Nah, ini harus ada dong credit-nya. Karena itu kita mendorong carbon trading, carbon tax, serta dukungan finansial yang mereka janjikan sampai US$100 miliar dari negara maju untuk negara berkembang sehingga dapat transisi menuju energi baru terbarukan," jelas Fadli.

Fadli juga mengingatkan Parlemen UE seringkali membuat suatu keputusan yang berdampak kepada Indonesia.

“Ingat saja waktu persoalan sawit antara Indonesia dengan Eropa, mereka ambil keputusan itu (agar sawit Indonesia memenuhi kaidah standar lingkungan hidup berkelanjutan). Kita senang sekali. Kita bisa bicara secara terbuka dan mereka menerima (tetap impor CPO dari Indonesia). Concern kita adalah, mereka harus juga memperhatikan bahwa negara-negara berkembang untuk transisi itu butuh dana yang besar," ujarnya.

Penggunaan energi di Indonesia saat ini sebagian besar masih berbasis energi fosil. Baru 11 persen penggunaan energi dalam negeri yang sudah renewable energy.

"Tapi, kita berjanji tentu kepada dunia internasional bahwa Zero Emission kita nanti baru bisa tercapai di 2060, sementara standar internasional itu 2050. Kita ingin percepat komitmen itu kalau ada dukungan, dan komitmen dari dunia maju penting untuk direalisasikan," tutupnya.
 

Komentar Via Facebook :