Jambi, elaeis.co - Gubernur Jambi meminta para bupati/walikota sentra sawit membentuk satuan tugas (satgas) sawit. Salah satu tugasnya adalah memantau harga TBS setiap hari mulai dari tingkat petani, pengumpul, hingga ke pabrik kelapa sawit (PKS).

Instruksi itu dikeluarkan karena 70 PKS tidak mau menjelaskan kenapa tidak membeli TBS petani sesuai harga yang ditetapkan Disbun Jambi.

Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Merangin, Joko Wahyono, mendukung pembentukan satgas tersebut.

"Bagus itu. Harga TBS di tingkat pabrik masih cukup jauh dengan penetapan disbun," katanya, Minggu (28/8).

Menurutnya, Gubernur Jambi sudah sejak awal Agustus lalu berjanji akan membentuk satgas untuk pengawasan harga TBS.

"Sesuai janji beliau saat rapat penetapan harga TBS di rumah dinas gubernur," sebutnya.

"Tapi pengawasan harus benar-benar dilakukan, tidak cuma dibentuk satgas. Dan andai ada penyimpangan, harus ada ketegasan terhadap PKS. Jangan hanya membentuk satgas tapi tidak ada ending-nya," tambahnya.

Petani sawit lainnya yang juga anggota Apkasindo Merangin, Hasan, menilai hanya ketegasan pemerintah yang bisa mengubah perilaku PKS.

"Harga TBS di tingkat petani rata-rata masih di kisaran Rp 1.300 sampai Rp 1.420/kg. Padahal Disbun Jambi menetapkan harga TBS umur 10-20 tahun Rp 2.283,39/kg dan yang terendah umur 3 tahun Rp 1.800,08/kg," bebernya.

"Saya setuju adanya gugus tugas untuk memantau harga beli TBS oleh PKS. Namun yang paling penting adalah ketegasan pemerintah. Bila tidak ada tindakan pemerintah terhadap PKS yang tidak mematuhi harga disbun, maka satgas tidak ada gunanya," tambahnya.