Jakarta, elaeis.co - Bertepatan dengan Hari Tani Nasional, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian besar bagi kesejahteraan dan kedaulatan petani termasuk petani sawit. Selain mendukung, Apkasindo juga mendeklarasikan 8 usulan untuk kesejahteraan petani itu.

Dukungan ini disampaikan Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung yang berharap kepemimpinan Presiden  Prabowo Subianto terus berpihak pada kesejahteraan petani sawit. Dari kacamatanya, petani sawit saat ini tengah menghadapi tantangan luar biasa dari aspek kepastian legalitas, harga TBS, dan infrastruktur.

"Kami optimis Presiden Prabowo akan memberikan solusi terkait persoalan ini,” urai Doktor Ilmu Lingkungan Sawit Universitas Riau itu dalam siaran pers yang diterima elaeis.co, Rabu (24/9).

Gulat Manurung menyampaikan bahwa petani sawit tidak akan turun ke jalan untuk demonstrasi dalam rangka menyambut Hari Tani Nasional. Arahan ini telah disampaikan kepada 17 juta petani sawit melalui jaringan APKASINDO yang berjenjang dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat provinsi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat kabupaten/kota, dan Dewan Pimpinan Unit (DPU) di kecamatan.

Perihal ini bertujuan memberikan stabilitas keamanan sosial, politik, dan ekonomi bagi pemerintah. Selain itu, Apkasindo ingin memberikan kenyamanan dan situasi kondusif bagi masyarakat untuk bekerja dan beraktivitas. 

“Mari kita jaga situasi kondusif di tengah - tengah masyarakat. Tetap bekerja di kebun sebagai dukungan membantu ketahanan pangan dan energi berbasis sawit,” ujar Gulat Manurung yang juga Dewan Pakar Laskar Prabowo itu didampingi Sekjen DPP APKASINDO, Dr. Rino Afrino, ST., MM serta Ketua Harian Gus Dalhari Harahap, melalui Rapat Koordinasi Nasional secara zoom (daring), yang dihadiri 25 Ketua DPW Apkasindo dan Perwakilan dari 164 DPD Apkasindo Kabupaten Kota se Indonesia, Selasa (23/09) kemarin.

Sementara Apkasindo juga mendeklarasikan 8 usulan dan pernyataan sikap setara cita kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut meliputi ;

1. Mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat di bidang ketahanan pangan dan energi yang salah satunya berbasis sawit;

2. Kepastian Hukum dan Legalitas lahan bagi perkebunan sawit rakyat. Dukungan penuh pemerintah melalui jalur afirmasi (tujuan khusus dengan maksud tertentu) dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik kebun sawit rakyat, baik yang sudah APL maupun yang masih diklaim Kementerian Kehutanan sebagai bagian Kawasan hutan dengan syarat sawit sudah tertanam sebelum tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam UUCK dan Pengakuan ketelusuran dalam regulasi EUDR yang tertanam sawit sebelum 2020;

3. Mengakui dan Menghargai Peran Petani. Kami menuntut pengakuan yang lebih besar terhadap peran strategis petani sawit sebagai pilar utama ekonomi nasional. Kami adalah bagian integral dari rantai pasok kelapa sawit yang berkontribusi signifikan terhadap devisa negara.

4. Mendorong Perbaikan Tata Kelola Perkebunan. Kami mendukung upaya-upaya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang transparan, berkeadilan dan berkelanjutan. Kami siap berkolaborasi dan berdialog dengan pemerintah dan kami sangat mendukung Astacita Presiden 
Prabowo. Sebagai salah satu wujud nyata Astacita tersebut kami meminta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tidak memasang patok/plang di perkebunan sawit rakyat agar tidak memberikan keresahan berakibat terganggunya kamtibmas, gangguan sosial di petani sawit dan masyarakat yang menggantungkan ekonomi keluarganya dari multiplier effect sawit, yang berujung terganggunya target pertumbuhan ekonomi 8%;

5. Direktorat Jenderal Perkebunan Dikembalikan Fungsinya Meminta Kementerian Pertanian kembali memberikan perhatian besar kepada petani sawit melalui dukungan kebijakan, terkhusus direktorat jenderal perkebunan supaya Kembali ke tugas pokoknya;

6. Membentuk Badan Sawit Nasional (BSAN). Untuk menyelesaikan tumpang tindih kebijakan Kementerian/lembaga dan 
deregulasi aturan yang antagonis, serta memastikan pemasukan negara sesuai eksisting perkebunan sawit Indonesia diperlukan segera BSAN;

7. PSR dan SARPRAS. Segera permudah untuk persyaratan Program PSR dan Program Sarpras melalui dana sawit BPDP (bukan APBN), sebab dengan PSR dan Sarpras kami Petani sawit menuju sejahtera dan dengan program PSR dan Sarpras tersebut kami petani bisa mendukung program Bapak Presiden Prabowo untuk kemandirian energi dan meningkatkan pemasukan negara; 

8. Kemitraan Petani Plasma-Inti. Pemerintah harus tegas untuk mewujudkan Kewajiban 20% Plasma bagi Perusahaan (inti) tanpa kecuali dan dukungan petani sawit masuk ke sektor hilir.