Nusantara 
Kirim Utusan

SAMADE Jambi Desak Disbun Lakukan Hal Ini ke Presiden Jokowi

SAMADE Jambi Desak Disbun Lakukan Hal Ini ke Presiden Jokowi
Tiga orang petani sawit yang tergabung dalam SAMADE Jambi ikut menyuarakan nasib petani sawit swadaya. (Dokumentasi SAMADE Jambi)

Jambi, elaeis.co - Suara keprihatinan atas nasib petani sawit swadaya yang terpuruk akibat kebijakan larangan ekspor minyak goreng(migor) dan bahan baku migor juga disampaikan oleh para pengurus DPW Sawitku Masa Depanku (SAMADE) Provinsi Jambi.

Ketua SAMADE Jambi, Suroso, bahkan mengirimkan tiga orang pengurus untuk menemui Kepala Dinas Perkebunan Agus Rizal untuk mempertanyakan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhadap nasib petani sawit.

"Kami bertiga, yakni saya, Andri Ari, Wahyudin Ali, diutus Pak Suroso untuk menemui dan menghadiri diskusi dengan Pak Agus Rizal selaku Kepala Dinas Perkebunan Jambi," kata Dwitra Ramadani, salah satu petani sawit sekaligus pengurus SAMADE Jambi kepada elaeis.co, Selasa (17/5/2022).

Ia menyebutkan, dalam diskusi yang berjalan panas itu, ternyata sudah hadir juga pihak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan para petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR) cabang Jambi.

Andri Ari membenarkan pernyataan Dwitra. Kata dia, SAMADE dalam pertemuanitu mendesak Agus Rizal selaku Kepala Dinas Perkebunan Jambi melakukansesuatu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami minta Kadisbun segera membuat, menandatangani, dan mengirimkansurat kepada Pak Presiden Jokowi. Isi suratnya adalah mendesak agar Presiden  mencabut larangan ekspor itu sesegera mungkin," kata Andri.

Gayung bersambut. Ternyata GAPKI dan Aspek-PIR juga menyuarakan hal yang sama. Pihaknya juga melihat Dinas Perkebunan Jambi proaktif terhadap tuntutan SAMADE, Aspek-PIR, dan GAPKI.

"Mungkin hari  ini surat tuntutan kami itu akan segera dilayangkan Pak Kadisbun," kata Andri.

Selain urusan kebijakan Presiden Jokowi, Andri juga menyampaikan aspirasi yang selama ini dikeluhkan para petani.

Pihaknya mendesak Dinas Perkebunan agar mampu bersikap tegas terhadap para pengusaha sawit yang memberlakukan harga pembelian tandan buah segar (TBS) yang begitu juga dari harga pembelian yang sudah ditetapkan.

Kata Andri, urusan kebijakan Presiden Jokowi adalah salah satu problem.

Namun problem yang tak kalah mengerikan adalah disparitas dan diskiriminasi harga yang dialami para petani sawit swadaya.

SAMADE, kata Andri, selaku organisasi berskala nasional yang berisikan ribuan petani sawit swadaya tak ingin praktek diskriminasi itu terus berlangsung.

"Karena itu kami sampaikan ke pihak Disbun Jambi, nanti kalau sudah lepas atau selesai urusan terkait kebijakan larangan ekspor dari Presiden Jokowi, Disbun harus menuntaskan PR lama mereka, yakni disparitas dan diskriminasi harga TBS yang kami alami," tegas Andri Ari.

Editor: Hendrik Hutabarat