Jakarta, elaeis.co - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan tekadnya untuk memperjuangkan pencabutan larangan ekspor minyak goreng (migor) dan bahan baku migor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tekad itu akan ia lakukan dalam rapat yang akan digelar Presiden Jokowi di Istana Bogor, Selasa (17/5/2022).

Hal itu disampaikan mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini dalam rapat daring yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom, Senin (16/5/2022) siang.

Rapat itu diikuti oleh seluruh petani sawit yang tergabung dalam berbagai asosiasi seperti Sawitku Masa depanku (SAMADE), Serikat petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan APKASINDO Perjuangan.

Hadir juga seluruh pejabat Dinas Perkebunan dari berbagai provinsi sentra perkebunan sawit di Indonesia, para pejabat terkait di Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) dan lainnya.

Pria yang akrab disapa SYL ini juga menegaskan akan menggelar kegiatan dukungan penandatanganan akta pencabutan larangan ekspor dari Ditjenbun, Dinas Perkebunan di masing-masing daerah sentra sawit, serta asosiasi petani sawit swadaya.

Di rapat daring itu SYL juga akan membuat regulasi yang berisi pencabutan izin operasional pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak bersedia menerima tandan buah segar (TBS) produksi petani sawit.

Ketua Umum DPP Sawitku Masa Depanku (SAMADE), Tolen Ketaren, memberikan apresiasi atas sikap Mentan SYL. Namun ia mengingatkan satu persoalan yang tidak kalah krusialnya.

"Persoalan krusial itu adalah agar larangan ekspor sawit dicabut oleh Presiden Jokowi sesegera mungkin. Karena kalau harus menunggu lebih lama lagi maka petani sawit akan semakin menderita," kata Tolen Ketaren kepada elaeis.co.

Ia mengingatkan Mentan SYL, seandainya dicabut besok pun larangan ekspor itu oleh Presiden Jokowi, maka pihak pengusaha sawit membutuhkan waktu untuk mengosongkan tangki timbun yang ada di pelabuhan.

Ia memprediksi proses pengosongan itu membutuhkan waktu kurang lebih selama dua minggu.

"Sebab, untuk mencari kapal ekspor pun bukanlah perkara yang mudah, butuh waktu setidaknya sepuluh hari," Tolen menambahkan.

Ia menegaskan mencari kapal ekspor sangat jauh berbeda bila dibandingkan mencari ojek online (ojol) yang dalam hitungan menit bisa diperoleh calon penumpang.

"Karena itu saya tegaskan pencabutan larangan ekspor sesegera mungkin adalah hal yang sangat prioritas," tegas Tolen Ketaren.