Medan, elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) bertekad, kalau tahun ini musti punya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terintegrasi dengan pabrik minyak goreng (migor).

Selain lantaran rencana pendirian pabrik ini memang keinginan yang tertunda, dengan punya pabrik, petani Apkasindo telah membantu pemerintah menyediakan CPO dan minyak goreng. Soalnya pabrik dibangun di lingkungan kebun kelapa sawit petani.

Oleh tekad itulah makanya lepas pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Apkasindo Sumatera Utara (Sumut) di Ball Room Le Polonia Hotel di Medan kemarin, 17 DPW --- setingkat provinsi --- dari 22 DPW Apkasindo se Indonesia yang hadir di sana, langsung dicekoki bahasan aspek perencanaan pembangunan PKS dan Pabrik Minyak goreng.

PT. Indopalma Agro Persada dan perwakilan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang mencekoki materi itu.  

Baca juga: Tertunda Lebih Setahun, Pengurus Apkasindo Sumut Akhirnya Dikukuhkan

Indopalma adalah konsultan perencanaan pembangunan PKS yang teraviliasi dengan Engineering PKS dan pabrik minyak goreng. Kemarin siang perusahaan ini sudah meneken MoU dengan DPP Apkasindo.

"Pabrik CPO dan minyak goreng ini menjadi teramat penting lantaran enam bulan terakhir sudah sangat intensi  dibahas. Rencananya pabrik akan dibangun di kebun sawit peserta Peremajaan Sawit Rakya (PSR) yang tersebar di 22 provinsi," terang ketua panitia pengukuhan DPW Apkasindo Sumut, Arif Rifai.

Para petani kata Arif makin semangat lantaran dari layar zoom, Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo, Dr. Moeldoko antusias mendukung pembangunan pabrik itu.

"Sudah saatnya petani merealisasikan keinginan itu. Sebab sebetulnya ini rencana yang tertunda. Mudah-mudahan Ditjenbun dan BPDPKS segera menyetujui usulan yang disodorkan oleh Apkasindo, dan saya akan selalu mengeceknya"  kata Moeldoko begitu didapuk memberikan sambutan.

Selain menyokong pabrik tadi, lelaki yang juga Kepala Staf Presiden ini juga menyoroti capaian PSR yang terasa lemot.

Dia tahu betul cerita itu dari laporan Apkasindo yang menyebut bahwa penyebab utama lemotnya PSR itu adalah klaim kawasan hutan.  

"Untuk ini saya memerintahkan DPP Apkasindo segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyelesaikannya. Saya akan tetap memonitor," katanya.  

Kepada Ketua DPW Apkasindo Sumut, Gus Dalhari Harahap dan kawan-kawan yang dikukuhkan, Moeldoko meminta agar lebih meningkatkan perannya menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi anggota Apkasindo.

"Dan musti bisa menangkap peluang di tengah dinamika industri kelapa sawit. Organisasi itu besar karena bermanfaat bagi anggotanya. Tugas berat akan ringan jika kita kompak dan bekerja sama," dia mengingatkan.

Bagi Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, helat yang berlangsung dari tiga hari lalu itu terasa sangat istimewa.

Momen kehadiran 17 DPW tadi langsung bisa dimanfaatkan untuk duduk bersama, menyusun rekomendasi yang bakal disampaikan kepada pemerintah sebagai reakasi-tanggap Apkasindo terhadap dinamika industri sawit pasca pencabutan DMO-DPO dan hadirnya PMK 23.

"Sebenarnya kami sudah memperkirakan akan ada perubahan skema soal  PE itu. Biar skema itu tidak berefek negatif terhadap harga TBS petani lah makanya reaksi-tanggap itu kami bikin, " katanya.