Pekanbaru, elaeis.co - Provinsi Riau dan 11 kabupaten/kota mendapatkan sekitar 10 persen dari alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk 350 daerah di Indonesia. Yakni sekitar Rp 308 miliar lebih untuk tahun 2023.

Meskipun jumlah ini sudah tergolong besar dibandingkan dengan daerah penghasil sawit lain, namun seharusnya Riau bisa mendapatkan jatah lebih besar lagi dari yang didapatkan saat ini.

Begitu kata Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr Gulat Medali Emas Manurung, C.IMA saat berbincang dengan elaeis.co, kemarin.

"Sangat wajar Riau menerima DBH seperti yang diterima tahun 2023 ini, tetapi menurut Gulat itu baru setengahnya, karena kita tidak punya data yang lengkap tentang korporasi-korporasi sawit yang ada di Provinsi Riau," kata dia.

Seharusnya, kata Gulat, Riau bisa mengoptimalkan pendapatan DBH sawit jika memiliki data yang lengkap mengenai korporasi-korporasi dan luasan perkebunan sawit yang dimilikinya.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah basis data perkebunan sawit di Riau, dari hulu dan hilir. Karena dasar dari DBH itu adalah Pungutan Ekspor atau Levy yang berasal dari luasan yang kita punya yang berujung di ekspor," ujarnya  

"Lengkapi datanya, sehingga kita menerima hak sesuai dengan potensi perkebunan sawit yang kita miliki," pungkasnya.