Jakarta, elaeis.co - Realisasi sertifikasi kebun sawit berkelanjutan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) masih jauh dari memuaskan. Per 6 Desember 2023 realisasi sertifikasi ISPO baru sebanyak 819 sertifikat di mana 107 sertifikat merupakan kebun sawit rakyat dengan luas 426.000 hektar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan Sertifikasi ISPO penting mengingat saat ini masih sangat sedikit petani sawit yang memenuhi sertifikasi ISPO.

"Kita ingin kemampuan nasional diutamakan, sertifikasi ini jadi PR juga untuk diselesaikan. Dan saat ini syarat sertifikasi ISPO yang jadi catatan," katanya dalam siaran pers, kemarin.

Sertifikasi ISPO dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (permentan) Nomor 38 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Di dalamnya mengatur sejumlah syarat sertifikasi. Seperti tanda daftar usaha, pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan, dan pelatihan sistem kendali internal sertifikasi, pendampingan, dan penilikan.

Menurut Airlangga, rendahnya realisasi sertifikasi ISPO untuk petani sawit rakyat mendorong pemerintah melakukan perubahan regulasi. Di mana pemerintah akan memberikan bantuan biaya sertifikasi ISPO untuk pekebun sawit rakyat.

"Ini dananya ada, yang belum tertib administrasi, ini yang saya minta. Presiden minta dari 7 prosedur dipotong jadi 2 prosedur, sudah dipotong," jelasnya.

"Ada dua rekomendasi yang nggak lulus-lulus, yaitu dari KLHK dan ATR/BPN. Saya minta Apkasindo dan tim selesaikan dua persoalan itu, dan satu lagi ISPO," sebut Airlangga.