Bengkulu, elaeis.co -�Memasuki pekan ke tiga Maret, pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk tahun 2022 di Provinsi Bengkulu belum berjalan. Hal ini dikhawatirkan akan membuat capaian PSR tahun ini kembali anjlok.

Tahun ini target PSR yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian untuk Bengkulu seluas 2.600 hektar. Meskipun terbilang lebih kecil dibandingkan daerah lain, namun dengan keterlambatan ini target tersebut dikhawatirkan tidak akan tercapai.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Ricky Gunarwan, mengatakan, hingga saat ini Ditjenbun belum memberikan format Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan PSR.

"Ini sudah bulan Maret saja belum mulai, dari Dirjenbun belum sama sekali. Biasanya kita dikasih format SPK, baru kita keluarkan SK. Jadi memang telat dari pusatnya," kata Ricky kepada elaeis.co, Minggu (20/3).

Dia mengatakan, hingga saat ini Ditjenbun baru melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3 Tahun 2022 yang memuat sejumlah regulasi baru dalam pelaksanaan PSR.

"Baru sosialisasi saja yang jalan. Tapi untuk pelaksanaan kita, SPK antara provinsi dengan dirjen dan kabupaten dengan dirjen, itu belum. Tolak ukur kita bekerja kan dari situ," ujarnya.

Dia khawatir karena terlambat dimulai, maka realisasi PSR akan sulit dikejar.

"Harapan kami dari provinsi, kalau bisa setiap tahun start-nya dari Januari, paling tidak sudah SPK. Lalu dana operasionalnya untuk kabupaten dan provinsi cair di awal Februari. Kalau progresnya seperti itu, mungkin bisa tercapai target yang diberikan," tukasnya.�

�