Pekanbaru, elaeis.co - Realisasi program Sarana dan Prasarana (Sarpras) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tercatat masih minim. 

Di Riau misalnya, sebagai provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, baru satu usulan yang terealisasi. Itu pun baru berupa peningkatan jalan kebun. 

Kepala Bidang Sarpras Dinas Perkebunan (disbun) Provinsi Riau, T Ridwan Putra Yuda mengungkapkan, ada sejumlah kendala yang menghambat realisasi program sarpras. 

"Tantangan dan kendala pertama, masih banyaknya kelembagaan pekebun yang kebun sawitnya belum clear and clean," kata Ridwan, Rabu (21/2). 

Menurutnya, banyak lahan perkebunan sawit rakyat belum disertifikatkan karena masuk dalam kawasan hutan, tumpang tindih dengan HGU perusahaan, dan persoalan legalitas lainnya. 
 
Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dinas di tingkat kabupaten/kota juga menjadi kendala. "Saat ini SDM Tim Sarpras kabupaten untuk melakukan verifikasi dokumen baik secara administrasi maupun lapangan masih terbatas," ujarnya. 

Kendala terakhir adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengajukan usulan sarpras. 

"Karena kelengkapan dokumen yang cukup banyak. Mulai dari surat bebas HGU dari BPN, kemudian juga bukan di kawasan hutan dari KLHK, ada lagi foto udara yang diambil menggunakan drone dan dokumen lainnya," pungkasnya.