Pekanbaru, elaeis.co - Mahalnya pupuk yang terjadi dalam dua tahun terakhir memang sangat dirasakan oleh para petani kelapa sawit. Terlebih lagi saat ini tidak ada lagi pupuk subsidi yang dialokasikan untuk petani sawit. 

Mahalnya pupuk ini tidak bisa terlepas dari dampak perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Yang mana kondisi ini mengakibatkan suplai pupuk menjadi terhambat, terutama ke Indonesia. 

Akan tetapi, Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Riau, Djono Albar Burhan mengatakan, Indonesia tidak bisa selamanya hanya menunggu perselisihan di antara kedua negara itu reda.  

"Kita tidak bisa menyalahkan eksternal terus, seperti kejadian antara Rusia dan Ukraina, itu kan urusan eksternal. Tapi di internal, bagaimana pemerintah menyesuaikan hal itu, sehingga petani tidak terlalu terdampak," kata Djono kepada elaeis.co, kemarin.

Menurut Djono, ada beberapa hal yang bisa dilakukan petani. Mulai dari memberikan subsidi kembali, mengembangkan pupuk organik dan juga membangun pabrik pupuk petani.  

Hal-hal ini, lanjut Djono, bisa dijalankan dengan memanfaatkan program Sarana dan Prasarana (Sarpras) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

"Karena pupuk ini kan menjadi hal yang wajib bagi petani, jadi mungkin pemerintah melalui BPDPKS bisa mendorong Sarpras dengan pabrik pupuk organik atau pembangunan pabrik CPO petani. Itu bisa membantu perekonomian secara berkelanjutan," kata dia. 

Alumni The University Of Auckland Bussiness School ini mengatakan, program Sarpras ini merupakan salah satu yang paling dinantikan oleh para petani kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Riau sebagai daerah penghasil sawit terbesar. 

"Mengenai sarpras itu menjadi harapan yang menahun bagi petani. Apalagi terkait dengan pupuk yang harganya sudah sangat luar biasa," ujarnya.