Banda Aceh, elaeis.co – Pemerintah Aceh mengajak perusahaan-perusahaan global untuk menanamkan investasi di sektor hilirisasi kelapa sawit, termasuk membangun pabrik pengolahan (refinery) yang hingga kini belum tersedia di Tanah Rencong.

Ajakan ini disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, saat peluncuran Kelompok Kerja Kemitraan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang digelar Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) di Banda Aceh dua hari lalu.

“Kita mengajak seluruh pemilik perusahaan global untuk membeli sawit Aceh dan memulai investasi membangun pabrik hilirisasi komoditas kelapa sawit di Aceh,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima awak media.

Acara tersebut dihadiri sejumlah pemain besar industri sawit dunia seperti Unilever, PepsiCo, Nestlé, Mars, Mondel?z, Musim Mas, Apical, Permata Hijau Group, hingga Sinar Mas. Selain itu, hadir pula Duta Besar Belanda dan perwakilan dari Denmark, Norwegia, serta negara lain yang memiliki kepentingan pada perdagangan komoditas berkelanjutan.

Fadhlullah berharap forum ini dapat memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap Aceh sebagai tujuan investasi hijau. Ia menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan pelaku industri menjadi kunci mewujudkan visi kelapa sawit berkelanjutan.

Untuk memenuhi permintaan pasar global akan sawit bebas deforestasi dan inklusif bagi petani kecil, Pemerintah Aceh telah menyiapkan dua kebijakan utama, antara lain Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh 2023–2045, tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024, dan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh 2023–2026, diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024.

“Kita ingin mengenalkan kepada dunia bahwa sawit Aceh tumbuh di perkebunan legal, berkualitas, dan bebas deforestasi,” tegasnya.

Saat ini Aceh memiliki 63 pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas produksi lebih dari 1 juta ton CPO per tahun dari lahan sekitar 470 ribu hektare atau 2,41% dari produksi nasional. Namun, provinsi ini belum memiliki industri hilir yang mampu memberikan nilai tambah signifikan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Fadhlullah menilai kehadiran refinery berkelanjutan akan membuka peluang besar, mulai dari produksi minyak makan, mentega, kosmetik, hingga produk turunan sawit lainnya.

Pemerintah Aceh berkomitmen memperkuat infrastruktur untuk mendukung investasi. Fasilitas yang dimiliki antara lain 1 bandara internasional, 10 bandara lokal, 5 pelabuhan perikanan internasional, 5 pelabuhan domestik, serta pembangkit listrik berbasis gas, air, dan uap.

Selain itu, pembangunan jalan tol Banda Aceh, perbatasan Sumatera Utara sedang berjalan, ditambah rencana pembangunan terowongan Gunung Paro–Kulu dan Geurutee untuk memperkuat akses wilayah barat selatan Aceh.

Dengan dukungan kebijakan, potensi produksi yang besar, dan infrastruktur yang semakin memadai, Fadhlullah optimistis saat ini adalah momen emas bagi investor global untuk masuk ke Aceh.

“Kita berharap adanya pertemuan ini dapat menghadirkan satu refinery berkelanjutan untuk Aceh,” pungkasnya.