Jakarta, elaeis.co – Penolakan terhadap rencana pengalihfungsian kebun teh Bah Butong di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, makin kencang. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumut, Pdt Penrad Siagian, ikut menentang rencana konversi lahan teh seluas 275 hektare milik PTPN IV itu menjadi perkebunan kelapa sawit.

“Saya sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat sejak lama. Warga menolak karena konversi ini berisiko besar terhadap lingkungan dan kehidupan mereka,” ujar Penrad dalam keterangannya dikutip Kamis (17/7).

Dia mengaku laporan serupa telah ia terima sejak tahun 2021 atau sebelum menjabat sebagai anggota DPD. Kala itu, sejumlah kepala desa dan warga telah menyuarakan keresahan mereka. Sayangnya, advokasi yang sempat dirintis kandas di tengah jalan karena muncul dugaan adanya pemberian kompensasi dari pihak tertentu kepada oknum perangkat desa.

Rencana konversi yang digagas PTPN IV Regional II ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Dalam forum sosialisasi yang digelar di Kantor Tobasari, Bah Butong, 5 Juli lalu, Camat Sidamanik, Camat Pematang Sidamanik, Camat Dolok Perdamaian, serta para pangulu dan tokoh masyarakat sepakat menolak rencana tanam ulang sawit di lahan teh produktif tersebut.

“Ini bukan sekadar soal lahan. Kita bicara ekosistem, resapan air, dan juga dampak sosial-ekonomi. Kawasan ini sejuk, menjadi tujuan wisata, dan punya nilai sejarah serta budaya,” tegasnya.

Dia mengungkapkan bahwa pada tanam ulang sawit sebelumnya di tahun 2022, banjir sempat melanda beberapa permukiman warga di Kecamatan Sidamanik. Kerusakan dialami rumah warga, lahan pertanian, dan kolam ikan milik petani.

Menurutnya, kasus serupa pernah terjadi di wilayah lain seperti Sukabumi dan Subang, di mana alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit menyebabkan banjir yang merendam sawah dan rumah penduduk. "Kalau pengalaman buruk itu tak dijadikan pelajaran, kita hanya mengulang kesalahan," katanya.

Dia juga menyoroti potensi krisis air akibat ekspansi sawit. Ia menyebut tanaman sawit sangat boros air dan bisa mengancam pasokan air bersih di wilayah Simalungun dan Kota Pematangsiantar. “Kalau air habis disedot sawit, masyarakat akan kesulitan air minum,” tandasnya.

Ia pun menyerukan agar penolakan masyarakat terus digalang, tidak hanya di Sidamanik, tetapi juga diperluas hingga ke seluruh Simalungun dan Pematang Siantar. Menurutnya, kolaborasi antara warga dan pemerintah daerah sangat penting agar aspirasi ini bisa dibawa langsung ke Kementerian BUMN dan Holding PTPN.

“Kita harus bergerak bersama. Jangan tunggu dampaknya baru ribut. Sekarang saatnya berdiri untuk lingkungan dan generasi mendatang,” pungkasnya.